Padahal, PT MSL disebut-sebut belum mengantongi izin lingkungan atau mengurus dokumen Amdal ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat.

Pimpinan PT MSL, A.J. Siregar membenarkan jika pihaknya sudah melakukan pembibitan Kelapa Sawit atas permintaan disertai desakan warga setempat. Sementara untuk pengurusan dokumen Amdal, is mengaku sedang dalam proses pengurusan.

“Kita mendapat desakan dari masyarakat agar mereka diberikan pekerjaan, makanya kita buka lahan di bekas kebun warga kurang lebih 2 hektar untuk tempat pembibitan Kelapa Sawit, sehingga warga di sana bekerja mengisi bahan ke dalam polybag”, terang Siregar yang dihubungi Tabura Pos via ponselnya, kemarin.

Diakui Siregar, PT MSL dalam posisi dilema, dimana warga mengatakan jika terlalu lama perusahaan membuka lapangan pekerjaan, nanti mereka tidak mau lagi menerima perusahaan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya mengakomodir permintaan dan desakan warga untuk melakukan pembibitan. “Kita buat pembibitan dulu, tapi kita buat di lahan kebun warga,” tandas Siregar.

Mendapatkan desakan dari warga, sambut Siregar, maka pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan, dalam hal ini Kepala Dinas PTSP.

“Kita tanya bagaimana ini pak, masyarakat desak kita. Beliau memberi saran agar kami kasih pekerjaan ke masyarakat, tetapi jangan dulu membuka hutan. Itulah dasar kami melakukan persiapan kecambah kelapa sawit. Selain itu, warga juga mau memberikan lahan bekas kebunnya untuk kita, sehingga kita tidak ada buka hutan,” tandas Siregar.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidoup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Daniel L Haumahu, mengakui bahwa PT MSL belum memiliki dokumen Amdal sampai saat ini.

“Kita belum ada urus Amdal PT MSL. Dulu pernah mereka ajak kita lakukan sosialisasi Amdal ke masyarakat di Mansel, tapi kami melihat tidak sesuai mechanism, maka kami anjurkan agar pemrakarsa ikut atau koordinasi dulu dengan kami dengan melibatkan SKPD terkait di Provinsi. Namun sampai sekarang mereka tidak pernah datang lagi urus dokumenntnya,” tandas Haumahu yang dihubungi Tabura Pos, kemarin.

Untuk itu, ia menegaskan, PT MSL jangan membuat warga menjadi tameng supaya memaksakan keinginan perusahaan. Segera urus izin dan ikut mekanisme yang berlaku. Kalau tidak mau, kena pidana,” tukasnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Mansel memang sudah ada DLH (Dinas Lingkungan Hidup), tetapi belum memiliki tim teknis untuk mengurus dokumen Amdal, sehingga mereka wajib mengurusnya ke DLH Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mansel mengaku belum menerima laporan tentang pembibitan kelapa sawit tersebut.

“Memang belum lama ini, kami ada sosialisasi dan rapat di Kantor Bupati, tetapi waktu itu Sekda tegaskan, jangan bergerak dulu sebelum ada izin lingkungan atau dokumen Amdal dari perusahaan. Kita tidak boleh menabrak aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” tandas Bua.

Menanggapi kejadiaan itu, aktivis lingkungan dari Pantau Gambut Papua Barat, Yohanes Akwan menegaskan, sebelum semua proses izin dilakukan, tidak boleh ada aktivitas apapun, meski itu di kebun masyarakat.

“Mau di kebun masyarakat pun, tidak boleh diberikan izin oleh pemerintah, karena tidak ada izinnnya”, ujar Akwan, kemarin.

Dikatakannya, intinya tidak boleh ada aktivitas dan sangat tidak masuk akal kalau disebut atas dasar desakan masyarakat. “Ada pernah kasus di Papua Barat ini, masyarakat menyesal telah memberikan tanah adatnya ke perkebunan kelapa sawit dengan tipu daya yang sudah dilakukan perusahaan,” ungkapnya.

Sebelum ada perizinan dan kepastian hak-hak masyarakat, ujar Akwan, tidak boleh melakukan aktivitas, apalagi dengan alasan desakan masyarakat.

Lanjut dia, dari informasi yang didengarnya, dari beberapa kali pertemuan, tidak semua masyarakat di sana menyetujui atau menerima rencana kehadiran perusahaan kelapa sawit.

“Masih ada yang menerima dan ada yang menolak, maka pemerintah harus hadir dan duduk bersama semua lapisan masyarakat dan melakukan musyawarah agar tidak ada konflik di tengah masyarakat di kemudian hari,” pungkas Akwan.

Sumber: Tabura Pos (edisi cetak 8 Agustus 2019)

• Jalan Korea, salah satu titik pemantauan burung-burung endemik Papua, di Kabupaten Jayapura, Papua, terancam. Titik ini masuk dalam area konsesi perusahaan sawit, dan bisa berarti pepohonan bakal hilang dan satwa termasuk burung pun akan menghilang…
• Jalan Korea, merupakan satu spot pemantauan burung yang jadi destinasi wisata para pecinta burung dunia selama 27 tahun terakhir.
• Alex Waisimon, pengelola ekowisata Bird Watching menilai, kehadiran perkebunan sawit di wilayah ini, hanya mengulang cerita buruk dari berbagai daerah lain di Papua, di mana orang Papua yang bergantung pada hutan justru tersingkiran hutan itu sendiri.
• Emmy Mandosir, Kepala Badan Lingkungan Hidup Papua mengatakan, segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, membahas persoalan ini. Kalau memang kawasan ini titik pemantauan burung endemik, masih memungkinkan evaluasi perizinan dan mengeluarkan wilayah itu.

Kami ke lokasi pembukaan lahan PT. Permata Nusa Mandiri (PNM), Rabu (5/6/19). Ratusan meter sebelum kamp perusahaan, mobil kami berhenti. Di sebelah kiri jalan, di balik hutan tipis tersisa, tampak hamparan lahan kosong nan luas. Hutan baru terbabat untuk tanam sawit.

Melalui jalan setapak, kami masuk ke lokasi ini. Pohon-pohon yang ditebang sudah diangkut keluar. Hanya tergeletak sisa kayu bersama jejak ban alat berat yang tertinggal di tanah.

Alex Waisimon, dengan teropong berusaha melihat ujung dari area yang sudah dibuka. Teropong yang sama biasa dia pakai untuk melihat burung.

Baca juga: Alex Waisimon, Penjaga Hutan dari Lembah Grime

Alex Waisimon, banyak beraksi dalam melindungi hutan, melestarikan cendrawasih dan satwa lain sekaligus berperan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ekowisata Bird Watching.

Dia penerima penghargaan sebagai Pahlawan Keragaman Hayati ASEAN atau The ASEAN Biodiversity Heroes dari ASEAN Center for Biodiversity (ACB). Sebelum itu, Alex juga terima penghargaan Kalpataru 2017 dan Kick Andy Heroes 2017.

Hari itu, meski tak banyak bicara, Alex, tampak gusar. Pembukaan lahan kebun sawit ini mengancam burung endemik di tempat ini. Bahkan, satu spot pemantauan burung yang jadi destinasi wisata para pecinta burung dunia selama 27 tahun terakhir, masuk dalam konsesi perusahaan. Spot ini dikenal dengan nama Jalan Korea.

Jalan Korea karena merupakan bekas jalan pengangkutan kayu satu perusahaan asal Korea. Jamil, pemandu wisata dari Nimbokrang, yang pertama kali mengenalkan titik ini.

Di titik Jalan Korea, tampak pohon-pohon masih berdiri tegak. Ini sebenarnya hanya pohon-pohon sisa karena area ini juga jadi sasaran para penebang liar. Jejak penebang liar bahkan masih tampak baru di sepanjang pinggir jalan.

Beberapa burung endemik Papua bisa ditemukan di titik ini. Dikutip dari website burung-nusantara.org, species burung yang bisa dilihat antara lain, kasuari gelambir tunggal, mambruk Victoria, cenderawasih mati kawat dan cenderawasih paruh sabit paruh putih.

Spot inipun jadi favorit para pencinta burung dan muncul dalam berbagai review website travel dan burung seperti, bindertravel, pinecreekpictures, milestothewild,   burung-nusantara, birdingindonesia, papuabirdclub dan website lain.

Dalam peta izin kebun sawit PNM, Jalan Korea, ini masuk konsesi. Letaknya tidak jauh dari ujung areal terakhir yang dibuka.

Alex kecewa dengan sikap pemerintah membiarkan area ini jadi kebun sawit. Padahal, mengembangkan spot yang sudah terkenal ini jauh lebih mudah dan menghemat biaya dibanding merintis destinasi wisata baru sebagaimana yang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Ditambah lagi, kenyataan perkebunan sawit tak pernah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat adat, sebagai pemilik ulayat.

Baca juga: Alex Waisimon, Pahlawan Keragaman Hayati dari Papua

Bagi Alex, kehadiran perkebunan sawit di wilayah ini, hanya mengulang cerita buruk dari berbagai daerah lain di Papua, di mana orang Papua yang bergantung pada hutan justru tersingkiran hutan itu sendiri.

Alex tidak bisa berbuat banyak. Spot Jalan Korea ini, bukanlah wilayah sukunya. Apalagi, terdengar kabar, masyarakat pemegang hak ulayat lokasi ini sudah menerima uang ganti rugi dari perusahaan.

Selain spot Jalan Korea, spot pemantauan burung lain di sekitar juga terancam. Pembukaan lahan kebun sawit seluas 32.000 hektar ini secara drastis akan mengubah ekosistem di wilayah ini. Spot KM 8, misal, meski tak masuk dalam konsesi tetapi terletak sangat dekat dengan batas perkebunan sawit ini.

Tidak semua marga sudah melepas lahan ke perusahaan. Alex berkeras hati tak akan membiarkan perusahaan ini masuk ke wilayahnya, bahkan untuk sekadar membangun jalan.

Pada 2016, suku Waisimon, sudah menyerahkan lokasi ini kepadanya untuk dikelola jadi kawasan konservasi seluas 19.000 hektar. Di wilayah mereka juga terdapat beberapa spot pemantauan burung yang dikenal dengan nama Isio Hill’s Bird Watthing.

“Kalau untuk Suku Waisimon tetap pertahankan. Suku lain mereka senang sawit masuk. Kami tidak. Karena spot ini sudah terkenal, kami tinggal meneruskan. Untuk itu, pemerintah harus perhatikan.”

Alex berharap, pemerintah segera turun tangan menyelamatkan spot Jalan Korea dan sekitar.

***

PNM mendapat izin lokasi melalui Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2011, izin lingkungan pada 20 Februarui 2014 melalui Keputusan Bupati Jayapura Nomor 62/2014. Izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian kehutanan Nomor SK680/Menhut-II/2014.

Perusahaan ini mendapat seluas 32.000 hektar meliputi Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi. Perusahaan ini juga akan membangun pabrik pengolaha sawit di Demta.

Dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PNM, area konservasi hanya di badan sungai seluas 2.671 hektar. Tak ada informasi, di kawasan ini ada tempat hidup berbagai burung endemik Papua yang harus dilindungi.

Nama Marga Waisimon, tidak ada dalam daftar pemilik ulayat. Adapun daftar 26 marga yang area masuk konsesi PNM antara lain Ters, Jek, Meigar, Yanbe, Sobor, Sasbe, Gorto, Sawa, Goakan, Yandu, Tecuari, Bano, Kasmando, Joshua, Kasse, Bue, Yewi, Hawasse, Bally, Sem, Swally, Sanggrawai, Sanggrabano, Wow, Manggo, dan Tarko.

Agus Sawa, perwakilan salah satu suku yang wilayah masuk konsesi PNM mengaku, belum menandatangani pelepasan wilayah. Namun, dia bersama 13 suku para pemilik yang lain sudah menerima uang dari PNM Rp4 milliar untuk lahan seluas 10.000 hektar.

Matias Sanggra, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Orya Distrik Unurumguay bilang, tak banyak tahu tentang pelepasan kawasan ini.

“Dari DAS belum tahu tentang perusahaan ini. Biasa mereka cari masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Baru kami ini macam saya sebagai DAS sebagai distrik, sama sekali tidak tahu. Itu yang susahnya di sini. Sudah masalah, baru dorang (masyarakat adat) lari sama kita. Orang-orang perusahaan ini pintar juga.”

Dia mengetahui, orang-orang yang kini ada dalam manajemen PMN adalah orang-orang sebelumnya ada di manajemen PT Rimba Matoa Lestari (RML), terletak tidak jauh dari PNM. RML sendiri sedang bermasalah dengan masyarakat pemilik ulayat.

Respon pemerintah?

Meski terkenal di kalangan pencinta burung dunia, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura tak tahu tentang spot Jalan Korea ini.

Saya menemui Alfius Youwe, Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura di sela-sela kegiatan di Sentani 26 Juni 2019. Alfius mengatakan, tiga spot pemantauan burung yang terdaftar di Dinas Pariwasata adalah di Kampung Putali, Distrik Ebungfau; Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, dan Kampung Amai di Distrik Depapre. Paling terkenal, katanya, Kampung Rhepang Muaif di Nimbokrang.

Di Kampung Rhepang Muaif, yang dimaksud adalah Isyo Hill’s bord Watching yang dikelola Alex Waisimon. Spot pemantauan burung lain seperti KM 8 atau Jalan Korea, baru dia ketahui.

Markus Budiadi, Kepala Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura saat saya temui mengatakan, tak ada informasi dari masyarakat terkait keberadaan areal pemantauan burung ini saat penyusunan dokumen amdal.

“Waktu itu, tidak ada informasi dari masyarakat waktu penyusunan dokumen. Kan kita ada sosialisasi. Sebelum proses amdal kan kita sosialisasi ke sana to.”

Kaji ulang dan keluarkan dari konsesi

Emmy Mandosir, Kepala Badan Lingkungan Hidup Papua mengatakan, segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura terkait persoalan ini.

Saat ditemui di kantornya, 25 Juni 2019, kata Emmy, amdal perusahaan ini diproses oleh Komisi amdal Kabupaten Jayapura di bawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Papua.

“Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kalau memang ada dalam kawasan izin saat ini, tentu kita harus evaluasi lagi . Kalau memang ada dalam izin perlu kita lakukan yang namanya pembaharuan terhadap dokumen ini hingga itu dikeluarkan.”

Emmy berjanji, mengecek langsung ke lapangan untuk melihat sendiri kondisi eksisting spot burung ini dan akan berkoordinasi dengan perusahaan.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Humas PNM, Ridwan Syarif Abbas mengatakan, tak bisa menjawab dan menyarankan untuk bertanya langsung ke Dinas Kehutanan.

Perda pengelolaan hutan adat

Pemberian izin perkebunan sawit dan praktik pembalakan liar marak di Kabupaten Jayapura, sudah lama jadi kekhawatiran banyak pihak.

Alex yang sejak 2015, mulai mengembangkan Isyo Hill’s Bird sejak awal mengantisipasi masalah ini. Dia didukung berbagai pihak memperjuangan perlindungan hukum atas wilayah ini.

Pada 2018, Bupati Jayapura Matius Awaitouw, akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 188.4/150 Tahun 2018. SK ini menetapkan Bukit Isyo Rhepang Muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Yawadatum Wilayah Grime Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, seluas 19.000 hektar.

Dalam peta fungsi kawasan SK 782/Menhut-II/2012, wilayah ini area pemanfaatan lain dan hutan produksi konversi. Dengan SK Bupati Jayapura, dia harapkan wilayah ini tak akan mengalami alih fungsi tetap terlindungi sebagai karya usaha ekowisata bird watching maupun pemanfaatan lain yang memberi keuntungan langsung kepada masyarakat.

Kini, Isyo Hill’s Bird Watching, terus berkembang. Di lokasi ini kini tersedia penginapan, ada 18 kamar siap huni. Di sini juga tersedia aula termpat berbagai pihak mulai dari peneliti, mahasiswa, hingga masyarakat melakukan kegiatan bersama. Sekolah alam masih dalam proses pembangunan. Juli hingga November, tempat ini menerima jadwal kunjungan para pencintan burung. Kini, 300 wisata dalam setahun mengunjungi tempat ini.

“Saya pikir, kita kelola ini saja sudah cukup. Yang penting mau kerja keras. Kerja sendiri, kasi ajar masyarakat. Beberapa kelompok kita ajar supaya mereka bisa hidup dari hutan.”

Namun, katanya, mengembangkan Isyo Hill’s saja tidak cukup. Alex harus berjuang menyelamatkan spot-spot lain sekitar. Daya tarik memantau burung di Nimbokrang, bukan hanya di Isyo Hills juga di spot-spot lain termasuk Jalan Korea.

Adapun tempat wisata burung terkenal di Papua, ada di Biak, Nimbokrang, Arfak, Sorong, Waigeo.

Penulis: Asrida Elizabeth

Sumber: Mongabay Indonesia https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/rumah-burung-endemik-papua-di-nimbokrang-terancam-ekspansi-sawit/

Berdasarkan keterangan dari Donatus bahwa telah dibayarkan uang ketuk pintu sebesar 195 juta pada tanah seluas 1.649 hektar. Uang tersebut diserahkan oleh pihak perusahaan kepada dua orang sebagai perwakilan keluarga pemilik tempat yaitu Donatus Yerkohok dan Yeremias Yerkohok. Donatus memperoleh uang sebesar 175 juta atas tanah seluas 1.227 hektar, sedangkan Yeremias memperoleh 20 juta atas luasan sekitar 422 hektar. Jika dikalkulasi dalam satuan meter persegi, PT SKR hanya membayar sekitar 14 rupiah per meter persegi kepada Donatus dan 4 rupiah per meter persegi kepada Yeremias.

pemilik hak ulayat tidak tahu tentang isi perjanjian antara PT SKR dan pemilik hak ulayat. Setelah tanda tangan, juga tidak diberikan surat perjanjian asli yang telah ditanda tangani pihak perusahaan kepada pemilik hak ulayat sehingga tidak sesuai dengan prinsip prinsip PADIATAPA yang baik. “Pertama, pada saat itu, perusahaan datang buat surat untuk uang permisi, di situ kita tidak tahu isi suratnya bagaimana, sa mo lapor ini kembali biar tinjau kelapa sawit kembali, kedua kami tanda tangan kami pribumi saja yang tanda tangan, tidak ada pihak berwajib seperti pemeritnah distrik, makanya kemarin itu dong termasuk tipu kita. Surat kesepakatan tidak kasih kita, dong kasih foto saja tidak, perusahan tidak bacakan isi kesepakatan, baru saya juga tidak baca. Waktu itu dong bilang tanda tangan untuk uang ketuk pintu saja, tapi sa lihat begini surat tebal begitu tra mungkin kitong bisa baca” Ujar Donatus.

Selain merasa ditipu dengan perjanjian tersebut, Donatus berkomitmen akan mengembalikan uang permisi yang telah diterima jika perusahaan tidak mau meninjau kembali isi perjanjian. “Kitong minta perusahan untuk tinjau kembali perjanjian itu, kalau tidak itu sa cabut, uang itu sag anti, sa tetap ganti”

Ketika ditanya tentang nama perusahaan yang menjalin kesepakatan dengan pemilik hak ulayat, donatus mengatakan tidak tahu nama perusahan tersebut “Perusahaan sa belum tahu dia punya nama, kita hanya tahu perusahaan masuk di meyado trus masuk di barma” ujar Donatus

Diperkirakan PT SKR mulai menjalin komunikasi dengan tetua marga Yerkohok di kampung Jagiro sejak satu tahun terakhir, namun tidak pernah melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan. Kepala Distrik Moskona Selatan Siprianus Yerkohok juga membenarkan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melibatkan pemerintahan distrik. “mereka datang trus langsung ketemu dengan pemilik hak ulayat, tra pernah ketemu dengan kita sebagai wakil pemerintah di tingkat distrik”. Ketika ditanya tentang perjanjian yang telah dibuat antara pihak perusahaan dan pemilik hak ulayat, Siprianus menyampaikan bahwa tidak pernah mengetahui tentang isi pernjanjian dan tidak pernah dilibatkan dalam proses membuat perjanjian.

Tanah Jagiro merupakan tanah miliki leluhur yang diwariskan kepada anggota Marga Yerkohok untuk menunjang kehidupan masyarakat adat. Tanah ini telah dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT SKR padahal masih terdapat hak masyarakat adat di dalamnya. Masih terdapat metejimow (dusun sagu) di areal tersebut. Dusun tersebut memanjang dari kampung Keibur sampai ke kampung Irahima. Menjelang Natal, Tahun Baru atau acara besar lainnya, anggota marga berkunjung ke metejimow untuk memangkur sagu. Yistus Yerkohok sebagai tetua marga Yerkohok berkomitmen untuk tidak melepaskan metejimow kepada PT SKR. “Kalo kitong pu dusun sagu, harus kita kurung, tidak boleh perusahan buka itu. Itu tempat sejarah, dari dulu moyang pangkur di situ sampai kitong ini. Su trada dusun sagu lain lain, itu saja”

Senada dengan Yustus, Mafret Yerkohok sebagai Perwakilan Pemuda di Kampung Jagiro juga keberatan dengan hadirnya perusahaan. “sa tidak setuju dengan hadirnya kelapa sawit, sebab akan berdampak kepada anak cucu kita ke depan, kami berharap semua pihak dapat terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini.”

Sumber: Siaran Pers Perkumpulan Papah Papua, 28 Mei 2019

Pertama kali pertemuan hari Selasa, 12 Mei 2015 antara investor dengan 7 kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Waktu itu pertemuan bicara soal informasi tentang perkebunan kelapa sawit serta rencana masuknya Tim Amdal.

Pertemuan kedua terjadi tanggal 31 Mei 2015. Pada pertemuan ini yang dibahas soal rencana pembangunan pabrik kelapa sawit serta lahan yang digunakan untuk konsesi seluas 33.775 Ha. Lahan dan pabrik tersebut akan dikelola oleh PT Putra Palm Cemerlang. Selain untuk kelapa sawit, juga untuk perkebunan tanaman pangan sekaligus dengan pabrik pengolahnnya di atas lahan seluas 21.300 Ha oleh PT Ekolindo Palm Lestari, serta untuk perkebunan kelapa sawit seluas 20.725 oleh PT Sawit Murni Sejahtera.

Tiga perusahaan di atas rencananya akan ambil lahan di Busiri, Girimo, Aboge, Kopi, Isage, Kiki, Eci, dan Hafo. Perusahaan dorang banyak kasih janji. Intinya kalau nanti dorang masuk, kesejahteraan dan ekonomi warga akan baik.

Sejak tahun 2015 itu pihak investor su tidak pernah datang.

Sampai awal bulan April 2019 ini, baru dorang datang lagi bikin pertemuan di Aboge. Dorang ubah informasi bahwa kelapa sawit tidak jadi, diganti tanaman pangan. Dorang bagi kuesioner untuk isi biodata kehidupan masyarakat. Setelah isi biodata, dorang bertemu dengan perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup. Saat itu masyarakat hampir semua isi kuesioner.

Pada saat tutup rapat saya bicara bahwa pada dasarnya kita punya masyarakat belum tahu tentang perkebunan yang besar dengan luas ribuan hektar. Sehingga kita tidak terima kalau hutan dan tanah dibongkar. Hutan ini seperti kita pu pasar, tempat kita mencari makan. Apakah dengan kehadiran investor itu ke depan dampaknya positif atau negatif? Jadi tanda tanya besar bagi saya. Sebagai warga Aboge (termasuk Aboge dan Girimio), saya menolak. Saya tidak setuju untuk mereka ambil lahan. Kita punya permintaan jangan sampai ke depan tanaman pangan berubah menjadi kelapa sawit.

Kita pu hutan ini kecil. Dari kita ke Busiri cuma 8 KM, ke Eci sekitar 11 KM. Jadi kebun besar ini bisa habiskan hutan di Assue ini. Kita tidak mau jadi korban. Jadi saya keras betul untuk hutan Assue ini tidak dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Kita pu hutan tidak boleh dibuka. Kita pu sumber daya manusia sangat minim. Perusahaan masuk nanti kita tidak bisa bersaing. Segala potensi sumber daya alam yang kita miliki akan rusak. Kita minta pastor (SKP KAMe) teruskan untuk mewartakan.

Bencana di mana-mana su terjadi. Hutan itu yang melindungi alam ini. Tidak boleh ada bencana lagi di Assue ini.

Siapa bilang kita belum sejahtera? Kita sudah sejahtera. Sejahtera yang bagaimana lagi? Tinggal kita gunakan potensi untuk mengolah hutan kita. Bila perusahaan membudidayakan bibit gaharu, kami setuju. Karena tidak merusak alam.

Yanuarius Yawang Kaibu, Kepala Kampung Girimio,

Distrik Assue, Kabupaten Mappi, 22/4/2019

Sumber: Sorak Nomor 78 / April 2019 (Terbitan bulanan Serikat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke)

Pada November 2018 lalu, Kepala Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Egidius Pius Suam, mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo, dan ditembuskan kepada beberapa Kementerian terkait, Gubernur Papua dan Bupati Boven Digoel, pimpinan organisasi masyarakat sipil di Papua dan Jakarta. Isi surat memuat keberatan dan penolakan masyarakat hukum adat Awyu terhadap izin dan keberadaan 7 (tujuh) perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala luas di wilayah adat Suku Awyu.

Surat tersebut ditandatangani juga oleh lima kepala Marga Suku Awyu, Kepala Kampung Metto, Kepala Kampung Hobinanggo, Kepala Kampung Ujung Kia, Kepala Kampung Kapogu, Kepala Distrik Ki, Ketua LMA Kabupaten Boven Digoel dan didukung 3 kepala suku lainnya, Suku Wambon, Kombai, Korowai di Kabupaten Boven Digoel.
Adapaun ketujuh perusahaan yang dimaksud adalah (1) PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera seluas 39.440 hektar; (2) PT Perkebunan Boven Digoel Abadi seluas 37.010 hektar; (3) PT Boven Digoel Budidaya Sentosa seluas 39.190 hektar; (4) PT Perkebunan Sawit Kifofi seluas 19.940 Hektar; (5) PT Perkebunan Dugu Fofi seluas 38.160 hektar; (6) PT Perkebunan Papua Sentosa seluas 38.725 hektar; dan (7) PT Indo Asiana Lestari seluas 38.525 hektar.

Perusahaan tersebut tersebar dibeberapa wilayah pemerintahan di Distrik Subur, Distrik Ki, Distrik Jair, Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Total luas kawasan hutan yang terancam dan beralih kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut seluas 250.990 hektar.

Alasan para pemimpin masyarakat tersebut menolak perusahaan karena adanya ancaman hilangnya tanah dan budaya, hilangnya tempat masyarakat menyelenggarakan ritual budaya dan memperoleh atribut adat, hilangnya tempat sumber pangan untuk pemenuhan hidup dan mata pencaharian masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

“Kami minta Presiden RI membatalkan dan mencabut ijin perusahaan, menghentikan proses dan aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan di wilayah masyarakat adat Awyu, dengan mempertimbangan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup, Putusan MK No 35/PUU-X/2012, Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, dan hak masyarakat adat Awyu”, minta Egedisu Pius Suam, dalam surat tersebut.

Namun hingga saat ini, masyarakat belum mendapatkan tanggapan berarti dari pemerintah atas surat tersebut. Sementara perusahaan masih terus aktif mempengaruhi masyarakat untuk menerima rencana perusahaan.

“Berdasarkan kajian kami bahwa sebagian besar perusahaan dimaksud adalah areal usaha perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Menara Group yang mendapatkan ijin usaha perkebunan (IUP) pada tahun 2011 dan ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2012. Namun perusahaan tidak memanfaatkan secara maksimal lahan dimaksud, lalu perusahaan lama menjual kepada beberapa perusahaan baru asal Malaysia, yakni perusahaan Tadmax Resources Bhd dan Pacific Inter – link Group”, jelas Franky Samperante dari Yayasan Pusaka.

Pemerintah Kabupaten Digoel dan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pernah mencabut ijin lokasi perusahaan (2015) dan ijin usaha perkebunan (2018). Namun, pemerintah daerah memberikan kembali ijin pada lokasi yang sama kepada perusahaan baru tersebut diatas.

Praktik akuisisi penjualan dan pembelian lahan antara perusahaan, maupun pemberian dan penetapan ijin oleh pemerintah kepada perusahaan baru, keseluruhan dilakukan tanpa proses konsultasi dan musyawarah untuk mendapatkan persetujuan masyarakat adat setempat sebagai pemangku hak, hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar bisnis yang seharusnya menghormati hak-hak masyarakat, seperti prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent).

“Hingga saat ini masyarakat adat Awyu belum mendapatkan informasi dan dokumen perijinan tersebut, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat perusahaan Menara Group”, jelas Pastor Anselmus Amo, MSC, pimpinan SKP Keuskupan Agung Merauke.

Kami menemukan dalam kasus ini, sejak awal pemerintah daerah dan pusat telah melakukan kelalaian dan pelanggaran terkait ketentuan pemberian ijin lokasi, ijin usaha perkebunan, ijin lingkungan dan ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi (HPK), yakni pemberian ijin lahan dan pelepasan kawasan hutan melebih batas maksimum, sebagaimana Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015, bahwa ijin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan dan satu grup perusahaan tidak lebih dari luas 20.000 hektar untuk satu provinsi dan 100.000 hektar unruk seluruh Indonesia; Menurut Permen Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, bahwa batas paling luas pemeberian IUP untuk satu perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 hektar; Menurut Permen LHK Nomor P.51 Tahun 2016, bahwa luas kawasan hutan (HPK) yang dilepaskan kepada perusahaan atau grup perusahaan kelapa sawit diberikan paling banyak 60.000 hektar dan diberikan secara bertahap dengan luas 20.000 hektar.

“Menurut ketentuan Permen LHK P.51 Tahun 2016, dilarang memindahtangankan kawasan HPK yang dilepaskan kepada pihak lain dan melakukan kegiatan di kawasan hutan (HPK) yang dilepas karena belum memenuhi kewajibannya. Pemerintah menerbitkan ijin dan perusahaan mengalihkan ijin dengan cara melanggar hukum. Kasus ini menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Papua”, jelas Aiesh Rumbekwan, Direktur Eksekutif WALHI Papua.

Karenanya, Yayasan Pusaka, Walhi Papua dan Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melaksanakan Inpres Moratorium Sawit Nomor 8 Tahun 2018, dengan mengambil langkah proaktif dan terbuka untuk menghentikan aktifitas perusahaan perkebunan tersebut diatas dan melakukan evaluasi maupun mencabut ijin perusahaan yang melanggar hak-hak masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta dan Papua, 28 Januari 2019

1. Hari ini (08 Desember 2018), menjelang hari HAM (Hak Asasi Manusia) internasional, kami dari perwakilan dan pemimpin masyarakat adat Papua, organisasi masyarakat sipil dan agama, telah berdiskusi dan membahas situasi masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM, baik korban pelanggaran hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya, serta permasalahan tanah dan hutan.

2. Saat ini, masyarakat adat (laki-laki dan perempuan) dan wilayah adat kami sedang terancam dan mengalami tekanan oleh kebijakan dan proyek- proyek pembangunan skala besar, yang hendak dan telah berlangsung di Tanah Adat kami, seperti usaha pembalakan kayu, usaha perkebunan dan usaha pertambangan, untuk tujuan komersial.

3. Kami merasakan dampak, kerugian dan kesusahan hidup dikarenakan aktiftas eksploitasi hasil hutan, penggusuran kawasan hutan dan ekstraksi hasil tambang, seperti hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat, kehilangan hutan dan dusun sumber pangan, hilangnya sungai dan keterbatasan mendapatkan air bersih dan bahan pangan yang layak, serta kehilangan pengetahuan budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami mengalami tekanan intimidasi, kekerasan fisik dan pelanggaran HAM, terjadi konflik dengan perusahaan dan ketidak harmonisan antara masyarakat, termasuk berkonflik dengan penduduk baru datang.

4. Pemerintah menerbitkan kebijakan, program-program dan pemberian ijin usaha kepada perusahaan dan pemillik modal tertentu tanpa ada konsultasi, tanpa ada persetujuan diawal, tanpa ada keterbukaan, tanpa ada informasi yang memadai, tanpa ada penilaian dampak lingkungan yang jujur dan tanpa ada keputusan bebas dari masyarakat. Tanah dan kekayaan alam kami, beralih kontrol dan hak kuasa, pemilikan, dan pemanfaatannya kepada pihak lain yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sebagai pemilik yang sah.

5. Kami mengawasi dan menyoroti lemahnya pengawasan dan adanya pengabaian oleh aparatus penegakan hukum negara atas kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kejahatan lingkungan. Pemerintah belum dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan. Bahkan terjadi kembali dan berulang kali, yakni kekerasan fisik dan verbal dialami oleh pembela HAM dan lingkungan.

6. Kami tegaskan bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam diwilayah adat kami adalah hak dan sumber kehidupan kami, pendukung kehidupan kami selamanya, bukan hanya hari ini saja tapi hingga generasi mendatang.Karenanya, sejak leluhur kami mengajarkan pe rlindungan alam, pemanfaatan tanah secara adil dan bijaksana, damai dan tanpa menimbulkan rasa permusuhan, serta menggunakan pengetahuan dan hukum-hukum masyarakat adat.

7. Kami masyarakat adat Papua (laki-laki dan perempuan) memiliki hak-hak dasar untuk hidup bebas, bebas berekspresi dan berpikir, tanpa diskriminasi, hak atas keadilan dan mendapat perlakuan yang sama didepan hukum, hak untuk tidak disiksa dan tidak diperbudak, hakmenentukan dan berpartisipasi dalam pembangunan, hak atas tanah adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, undang-undang otonomi khusus provinsi Papua, serta instrument internasional mengenai hak-hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial dan budaya.

Berdasarkan situasi latar belakang dan pandangan tersebut, kami menyampaikan resolusi, sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah yang mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, hak atas tanah dan hutan, hak kebebasan berekspresi, hak atas kelembagaan adat dan kebebasan berorganisasi, hak atas pembangunan, hak-hak atas hukum dan peradilan adat. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak merupakan cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan dan kerusakan hutan;

2. Mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua melalui proses hukum yang terbuka dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta pemerintah mengambil tindakan segera untuk memulihkan dan merehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya.

3. Kami sampaikan kepada pemerintah, korporasi dan berbagai pihak berkepentingan, serta elemen masyarakat sipil bahwa tanah kami ibarat perempuan atau “mama” adalah tanah, adalah bumi, yang merupakan identitas, martabat dan harga diri. Kami tidak menjual tanah. Pemerintah dan korporasi, serta berbagai elemen masyarakat, harus menghormati hak-hak kami (laki-laki dan perempuan) Orang Asli Papua dan termasuk hak atas tanah, pohon, cacing, serta berbagai kehidupan diatas dan didalam tanah, harus dilindungi;

4. Dalam konteks strategi kebijakan dan pengembangan program usaha ekonomi yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan, Kami meminta pemerintah menerbitkan kebijakan afirmatif yang mengutamakan, memberdayakan dan melindungi kepentingan usaha ekonomi perempuan Papua;

5. Mendesak dan mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan moratorium pemberian ijin baru untuk hutan alam dan lahan gambut (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017) dan moratorium ijin untuk perkebunan kelapa sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018), yakni segera melakukan review dan evaluasi atas ijin-ijin dan aktifitas perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, menyebabkan deforestasi dan tindakan kejahatan lingkungan. Proses dan penilaian hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan transparan, serta melibatkan masyarakat adat setempat;

6. Mendesak pemerintah mengambil tindakan segera untuk mengevaluasi ijin-ijin dan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, yakni: (1) PT. Energi Samudera Kencana; (2) PT. Graha Kencana Mulia; (3) PT. Megakarya Jaya Raya; (4) PT. Kartika Cipta Pratama; (5) PT. Manunggal Sukses Mandiri; (6) PT. Trimegah Karya Utama dan (7) PT. Usaha Nabati Terpadu. Awalnya perusahaan ini dimiliki PT. Menara Group, dan telah dialihkan ke beberapa group perusahaan Pacific Interlink Group, Tadmax Resources Group, Bumi Mitratrans Martajaya Group. Ada lima dari perusahaan tersebut belum melakukan aktiftas dan belum mendapatkan persetujuan masyarakat luas, utamanya Suku Awyu didaerah ini.

7. Kami mendesak pemerintah memeriksa dan memberikan sangsi mencabutijin perusahaan karena diduga melanggar, merampas tanah masyarakat, merusak hutan dan merugikan hak-hak masyarakat adat setempat, yakni perusahaan perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kebar, Kabupaten Tambrauw, dan PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; perusahaan kayu (HPH) PT. Kurnia Tama Sejahtera di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

8. Mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat adat pemilik hak atas tanah dalam negosiasi ijin usaha pertambangan dan aktifitas PT. Freeport Indonesia (FI) yang berlangsung diatas wilayah masyarakat adat setempat, serta meminta perusahaan PT. FI menghormati hak masyarakat

adat setempat dan memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasi perusahaan dan terdampak limbah tailing PT. FI;

9. Mendesak dan meminta segera kepada pemerintah untuk meninjau kembali dan menarik berbagai aktifitas dan keterlibatan militer (TNI/POLRI) berhubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh korporasi dan proyek pembangunan lainnya, menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam negosiasi usaha pembangunan dan penyelesaian konflik;

10. Mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengupayakan penegakan hukum secara efektif dan mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM;

11. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penataan kembali kebijakan kependudukan dan migrasi penduduk dari luar Tanah Papua. Kami merasakan arus masuk penduduk dari luar Pulau Papua telah menimbulkan keresahan sosial dan menjadi beban bagi pemerintah daerah, serta hanya melanggengkan eksploitasi dan ‘perbudakan modern’ tenaga kerja sewa yang dilakukan oleh pemodal;

12. Mendesak dan meminta segera pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kampung, untuk memberdayakan dan menjamin peningkatan penghidupan dan pengelolaan asset kekayaan kampung secara layak, serta pengelolaan hutan berbasis hak masyarakat secara lestari;

13. Mendesak korporasi untuk meningkatkan komitmen pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat, melakukan usaha yang bebas dari deforestasi, bebas dari lahan gambut dan tidak melakukan eksploitasi hak-hak pekerja, yang menjamin usaha dan perdagangan yang adil dan

berkelanjutan;

14. Mendesak korporasi untuk mengimplementasi komitmen melindungi hutan, tempat penting, tempat yang bernilai konservasi atau tempat bernilai tinggi yang sensitif lainnya, melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan gambut yang rusak, serta melaksanakan kewajiban sosialnya;

15. Mendesak pemerintah dan korporasi untuk menghormati dan melindungi aktivis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil pembela HAM dan lingkungan;

16. Meminta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan, untuk aktif memperjuangkan, mengawasi, mengawal dan melakukan intervensi atas proses dan inisiatif legislasi rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi), terkait (1) pengakuan, perlindungan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua; (2) perlindungan pangan lokal; (3) pengembangan usaha perekonomian Orang Asli Papua.

17. Meminta dukungan dan kerjasama organisasi masyarakat sipil dan keagamaan untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas advokasi masyarakat dalam mendorong daya juang masyarakat untuk pembelaan dan perlindungan HAM, dan lingkungan hidup, kapasitas dalam berpartisipasi mengawasi dan menyuarakan berbagai kebijakan progam yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan, memetakan tanah dan wilayah adat, serta mengelola dan membagikan informasi pengetahuan hukum dan inovasi pengetahuan pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;

18. Meminta masyarakat adat untuk konsisten dan aktif memperjuangkan nilai dan hak-haknya atas hidup sejahtera dan dalam melindungi lingkungan hidup;

Terima kasih

Resolusi ini Ditandatangani Oleh Peserta Dialog Kebijakan dan Konferensi Masyarakat Adat Papua:

Bonefasius Basikbasik, Suku Yeinan, Kabupaten Merauke

Kornelius Kindom, aktifis buruh, Kabupaten Merauke

Dominika Tafor, Suku Yimnawaigir, Arso, Kabupaten Keerom

Frenky Hendrikus Woro, Suku Awyu, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel

Fientje Yarangga, TIKI Papua, Jayapura

Sinyo Timisela, YALI, Jayapura

Lukas Kemon, Suku Awyu, Kampung Meto, Kabupaten Boven Digoel

Melianus Ulimpa, Suku Moi, Klasouw, Kabupaten Sorong

Fecki Mobalen, Suku Moi, AMAN Sorong Raya, Kabupaten Sorong

Bernadus Gilik, Suku Moi, Kampung Malalilis, Kabupaten Sorong

Yohanis Mambrasar, PAHAM Papua, Jayapura

Charles Tawaru, Greenpeace Indonesia, Sorong

Rio Rompas, Greenpeace Indonesia, Jakarta

Asep Komaruddin, Greenpeace Indonesia, Jakarta

Mathias Anari, Suku Mpur, Kebar, Kabupaten Tambrauw

Zainudin Patta, GSBI Papua Barat, Manokwari

Rizal Bebari, SOS untuk Tanah Papua, Jayapura

Daniel Gobai, SKPKC Fransiskan Papua, Jayapura

Trivena Nauw, LP3AP, Jayapura

Inosensius Fatabur, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom

Agnes Toam, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom

Aiesh Rumbekwan, Walhi Papua, Jayapura

Wirya Supriyadi, JERAT Papua, Jayapura

Pdt. Magda Kafiar, KPKC GKI Tanah Papua, Jayapura

Rina Krebru, KPKC GI Tanah Papua, Jayapura

Agustinus Number, aktivis buruh, Arso, Kabupaten Keerom

Jhon B, Kampung Manem, Kabupaten Keerom

Sorang Saragih, AJAR, Jakarta

Mordekhai Wabia, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw

Herlin Mansawan, PTPPMA, Kab. Jayapura

Servo Tuamis, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom

Asrida Elisabeth, Mongabay, Kab. Jayapura

Adolfina Kuum, Lapemawil, Timika, Kab. Mimika

Magdalena Kamaroko, tokoh perempuan Kamoro, Kab. Mimika

Sebastianus Sefire, LMA, Kab. Teluk Bintuni

Kostan Natama, Suku Mairasi, Kab. Teluk Wondama

David Saweri, Kipas, Kab. Sarmi

Ferdinan Tuamis, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom

Linus Omba, Suku Mandobo, Kampung Subur, Kab. Boven Digoel

Teddy Wakum, LBH Papua, Kab. Jayapura

Aleks Gayai, Kosapa, Kab. Jayapura

Desianus Wetaku, Suku Maybrat, Ikana, Kab. Sorong Selatan

Decky Yesnat, Gempa, Kab. Jayapura

Andy, ELSHAM, Kab. Jayapura

Irianto Jacobus, KIPRA, Kab. Jayapura

Petrus Allen, YPPWP, Kab. Jayapura

Lindon Pangkali, Foker LSM Papua, Kab. Jayapura

Nicodemus Wofamina, WALHI Papua, Kab. Jayapura

Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta

Dessy Manggaprouw, Papuan Voices, Kab. Jayapura

Elisabet Apyaka, Papuan Voices, Kab. Jayapura

Fransiska Manam, Papuan Voices, Kab. Jayapura

Kilion Marin, Papuan Voices, Kab. Jayapura

Stefanus Abrauw, Papuan Voices, Kab. Jayapura

Setelah saling meluapkan amarah dalam kata-kata, mereka lanjut menuju kantor lapangan perusahaan. Begitu sampai di kantor, salah satu orang dari marga Ariks menjelaskan bahwa mereka hendak mengembalikan uang yang mereka terima dari perusahaan tersebut beberapa tahun sebelumnya, memegang segepok uang yang dibungkus sejumlah 100 juta rupiah. Semuel Ariks, perwakilan dari marga tersebut, menghimbau para pekerja perusahaan “Kami sudah meminta perusahaan stop bekerja tapi perusahaan tetap membongkar terus. Dengan demikian, tanah adat kami cabut kembali dan uang kami kembalikan. “

Namun tak ada satu pun dari pihak perusahaan yang berani mengambil uang tersebut, karena akan melemahkan klaim perusahaan atas tanah tersebut. Tidak memperdulikan sikap dari pihak perusahaan, Semuel Ariks memutuskan untuk menaruh uang itu di kantor perusahaan dan kembali pulang bersama masyarakat adat yang datang bersamanya. Perusahaan segera membawa uang tersebut pada kepolisian lokal. Polisi lokal sudah berupaya untuk membujuk kaum adat Ariks untuk menerima uang tersebut, namun mereka tetap menolaknya.

Marga Ariks telah mengetahui bahwa pada Februari tahun ini marga Arumi juga telah mencoba mengembalikan uang pada perusahaan, sejumlah 50 juta rupiah, namun terpaksa membawa uang tersebut kembali ke rumah setelah perusahaan menolak keinginan mereka.

Marga Ariks dan marga Arumi, serta empat marga lainnya pemilik tanah adat di Lembah Kebar, dimana PT BAPP sedang mengembangkan perkebunan jagung seluas 19368 hektar, mengaku telah menerima uang dari perusahaan. Masalahnya, ujar mereka, adalah perusahaan tidak sepenuhnya jujur mengenai rencananya, sehingga hal ini tidak bisa dipandang sebagai pelepasan hak atas tanah adat mereka.

Kontak pertama antara para pimpinan marga dengan perusahaan terjadi ketika mereka dipanggil untuk bertemu di desa Arumi. Tak ada yang ingat persis tanggalnya, menurut mereka pertemuan itu terjadi pada akhir 2015. Mereka menunggu sampai jam 3 sore ketika perwakilan perusahaan akhirnya datang dan menjelaskan mengenai rencana mereka untuk menanam jagung di lembah Kebar.

Para anggota marga bersaksi perihal pihak perusahaan yang berkata bahwa rencana mereka hanyalah melakukan uji-coba studi perkebunan selama dua tahun. Para anggota klan dibuat yakin bahwa mereka hanya menggunakan areal tanah padang rumput yang tidak luas. Saat pertemuan itu terjadi perusahaan justru telah menanam jagung dalam satu areal alang-alang. Perwakilan perusahaan menawarkan uang ‘tali asih’. Arti istilah ini sebenarnya agak ‘kabur’ namun cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Tanah Papua. Walaupun istilah itu sebenarnya arti ‘ikatan persahabatan,’ maksud perusahaan adalah mendapatkan tandatangan pemilik hak ulayat sebagai bukti ‘pelepasan hak atas tanah’. Uang yang ditawarkan sebesar 50 atau 100 juta Rupiah untuk setiap marga. Setelah semua marga menerimanya, pada sore harinya perwakilan perusahaan dan masyarakat meninggalkan tempat pertemuan.

Tak satupun dari marga-marga tersebut menyangka kalau mereka telah memberikan tanah leluhur mereka kepada perusahaan sore itu. Mereka bersaksi bahwa informasi yang disampaikan pada mereka sangat minim dan menyesatkan. Pihak perusahaan, kata mereka, bahkan tidak menyebut nama perusahaan. Orang-orang yang berbicara pada pertemuan tersebut seolah-olah sedang merencanakan untuk mengimplementasi sebuah program yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tambrauw. Tak ada peta yang diperlihatkan saat itu, mereka juga tidak diajak untuk berpartisipasi dalam menukur batas tanah setiap marga. Mereka juga tidak diberikan salinan dari dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan oleh perusahaan, semuanya dipegang oleh perusahaan.

Ternyata perusahaan tidak hanya membuka padang rumput namun mulai melakukan penggundulan hutan, termasuk dusun sagu. Ketika ini terjadi, masyarakat mulai protes. Mereka menantang perusahaan di lapangan, namun akhirnya harus membubarkan protes ketika polisi dan tentara bersenjata lengkap datang.

Sekarang ini ada sekitar sepuluh anggota Brimob yang bertugas untuk melindungi perusahaan. Suasana intimidasi ini membuat masyarakat lokal menjadi berhati-hati untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap perkebunan, namun gelombang protes terus berlanjut.

Masyarakat juga sudah meminta dukungan gereja perihal kasus ini. Tahun lalu, setelah perwakilan sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia Tanah Papua) berhasil memperoleh dokumen dari perusahaan, masyarakat menemukan bukti bahwa perusahaan sudah memiliki izin yang disahkan oleh Bupati. Izin ini meliputi 19368 hektar tanah perkebunan yang meliputi keseluruhan lembah Kebar, lebih dari 40 km dari ujung ke ujung.

Oleh karena protes tersebut masyarakat mulai menyadari bahwa projek perusahaan tidak ada kaitannya dengan Dinas Pertanian pemerintah melainkan dikelola oleh PT Bintuni Agro Bima Perkasa. Saat itu juga mereka sadar bahwa itu adalah perusahaan yang sama yang bertemu dengan mereka pada 2014 di kantor distrik (camat), pada saat itu perusahaan tersebut mengajukan izin untuk sebuah perkebunan kelapa sawit. Kala itu masyarakat menolak proposal tersebut dengan tegas.

Dari cerita ini, cukup jelas bahwa ini merupakan sebuah kasus perampasan tanah. Perusahaan tidak melakukan sebuah pendekatan yang baik dan jujur dengan enam marga di wilayah itu, yang mana secara hukum Indonesia merupakan pemilik sah atas tanah-tanah yang dimaksud. Cerita atau kejadian seperti ini merupakan hal yang cukup sering terjadi di Tanah Papua, dimana pihak perusahaan yang telah berhasil membujuk para kepala suku atau kepala marga untuk menandatangani dokumen apasaja sebagai bukti sah bahwa masyarakat telah menyerahkan hak kolektif mereka atas tanah yang dimaksud. Hal ini mudah terjadi juga karena hukum pertanahan masih sangat ambigu dan kurang spesifik, sehingga sulit untuk menjadi perlindungan formal bagi masyarakat adat, apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang jahat dan sangat kuat.

Sekarang ini, masyarakat Kebar menggugat perusahaan agar izinnya dicabut. Setelah diperiksa, ternyata banyak sekali ketidakberesan yang cukup serius dalam izin-izin tersebut, sehingga ini merupakan tuntutan yang sangat wajar.

Pertama, tidak adanya AMDAL dari proyek terkait. Kerangka Acuan sudah disiapkan pada April 2016, namun proses dalam membahas dokumen terakhir ditunda oleh karena adanya penolakan. Hal ini berarti tidak adanya evaluasi dari efek lingkungan dibuatnya perkebunan di kawasan lembah Kebar yang mempunyai keberlimpahan ekologis, suatu lansekap di Papua yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lembah Kebar dengan ketinggian yang sedang, dipenuhi rerumputan dan rawa-rawa yang melintasi hutan, kawasan yang biasanya rumah bagi komuniti-komuniti ekologis yang unik dan sangat memungkinkan terdapat spesies-spesies yang endemik. Namun hampir seluruh bagian bawah lembah Kebar ini termasuk di dalam izin area perkebunan. Perusahaan juga belum melakukan evaluasi dampak perkebunan pada dua area konservasi seperti Arfak dan pegunungan Tambrauw yang mengelilingi lembah tersebut. Evaluasi juga tidak dilakukan untuk mengetahui efek dari jumlah besar limbah kimia agrikultur yang sudah pasti akan mengalir ke hulu sungai Kamundan yang nanti akan mengotori sungai sepanjang ratusan kilometer melalui hutan dan rawa-rawa di Semenanjung Kepala Burung/Domberai. Tidak pula ada studi mengenai dampak perkenalan pertanian berpola industri dan skala besar pada masyarakat adat di lembah Kebar, yang juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka perihal dampak proyek tersebut dalam hidup mereka.

Izin pelepasan kawasan hutan untuk lahan-lahan tersebut adalah sangat bermasalah. Izin ini diterbitkan oleh mantan menteri kehutanan Zulkifli Hasan di hari terkahirnya dalam jabatan sebagai menteri kehutanan, yakni pada 29 September 2014, yang mana pada waktu itu ia sibuk membersihkan mejanya dengan menandatangani semua permintaan perizinan yang ditunda, yang dalam banyak kasus pengesahan perizinan ini tidak melalui proses yang teliti. Dalam hal ini, surat keputusan yang ia tandatangani menyatakan bahwa dari 32390 hektar lahan diminta, sekitar 13021 tidak akan dilepas karena merupakan hutan primer, sehingga hanya 19368 hektar yang akan dilepas. Anehnya, peta yang menyertai surat keputusan tersebut memperlihatkan 32390 hektar penuh–seseorang telah melakukan kesalahan dalam buat peta. Lahan sebesar 13021 ha ini sekarang tidak mendapatkan perlindungan dari negara.

Lebih jauh lagi, surat keputusan pelepasan kawasan hutan sangat jelas menyatakan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk minyak sawit, namun perusahaan yang beroperasi justru menanam jagung. Apa yang sepertinya terjadi adalah, ketika diketahui bahwa proyek kebun kelapa sawit akan banyak menuai penolakan, pihak perusahaan kembali mendekati Bupati Tambrauw, Gabriel Asem dengan rencana baru. Pada 28 September 2015 ia mengeluarkan surat izin lokasi untuk perusahaan (SK 521/296/2015), dan di hari yang sama juga, ia mengeluarkan surat izin usaha tanaman pangan. (SK 521/297/2015).

Kedua izin tersebut seluas 19,368 hektar, luas sama dengan yang dilepas dari kawasan hutan oleh Zulkfli Hasan. Namun kali ini, peta izin hanya tunjukkan areal yang bukan hutan primer, tanda perusahaan dan pemerintah daerah sudah sadar atas kesalahan yang dibuat oleh mantan menteri tersebut.

Sudah cukup jelas bahwa proses perizinan untuk perkebunan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya izin lokasi diterbit terlebih dahulu, izin yang berlaku selama tiga tahun, sehingga perusahaan dapat melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk mempersiapkan AMDAL. Setelah semua ini telah dipenuhi, surat izin usaha dapat dikeluarkan (peraturan yang relevan adalah Regulasi Menteri Pertanian 39/2010 tentang izin usaha tanaman pangan). Menurut regulasi Menteri Kehutanan sendiri yang berlaku pada September 2014 (Regulasi Menteri Kehutanan 33/2010 dan 29/2014), bahwa hutan tidak bisa dilepas bila perusahaan belum memiliki izin usaha (sehingga mereka harus melalui proses EIA terlebih dahulu). Kendati demikian, Zulkifli Hasan sering mengabaikan regulasi yang ia buat sendiri sebagaimana ia telah melepas 900,000 hektar kawasan hutan Papua selama lima tahun ia menjabat sebagai menteri kehutanan.

Perusahaan akhirnya menggunakan izin usahanya yang cacat hukum bersama izin dari masyarakat untuk mengelola tanah adat yang mereka peroleh melalui tipu daya untuk mendapatkan Hak Guna Usaha yang akan berlaku selama 35 tahun.

Perusahaan juga menggunduli hutan yang sudah diatur sebagai Kesatuan Hidrologi Gambut dengan fungsi lestari, dan dengan demikian mereka telah melanggar peraturan 57/2016 yang melarang penggundulan atas zona-zona ini, meski perusahaan bersangkutan sudah memiliki izin.

Kawasan rawa-rawa ini merupakan habitat utama bagi pohon sagu, sumber pangan pokok tradisional bagi orang Papua di lembah Kebar. Perusahaan menyisakan beberapa pohon sagu ketika menggunduli hutan, dan sekarang pohon-pohon tersebut dikelilingi oleh tanaman jagung, sehingga membuat pohon sagu menjadi rentan keberadaannya dikarenakan kawasan-kawasan yang tadinya basah sekarang telah mengering.

PT Bintuni Agro Prima Perkasa adalah salah satu dari sekitar sepuluh perusahaan perkebunan di Tanah Papua yang terhubung dengan Salim Group. Tiga perusahaan sedang aktif membuka hutan dan tanah lainnya, yaitu: PT Rimbun Sawit Papua, PT Subur Karunia Raya, dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa, dan ketiga perusahaan tersebut semuanya ditentang oleh komunitas masyarakat. Ada tiga lagi yang diyakini mempunyai izin lengkap sehingga mungkin akan mulai beroperasi dalam waktu dekati: PT Menara Wasior, PT Tunas Agung Sejahtera, dan PT Permata Nusa Mandiri.

Tak ada satupun dari perusahaan yang disebut di atas dimiliki secara langsung oleh Antoni Salim sendiri, namun banyak sekali bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dikendalikan oleh Salim Group, mungkin sekali melalui praktik “nominee agreement” yang memungkinkan bagi pemilik benar yang akan dapat untung dari usaha (beneficial owner) untuk tidak tercantum dalam daftar saham. Salim Group tidak pernah membantah secara publik kaitannya dengan perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut, yang sekarang ini beroperasi di bawah nama Indogunta Group.

Sebagai salah satu dari produsen makanan olahan terbesar di Indonesia, Salim Group adalah pengkonsumsi besar jagung. Mereka menggunakan jagung untuk usaha makanan ringan, yang mana usaha Indofoodnya beroperasi bersama dengan Pepsico. Usaha patungan ini, Indofood Fritolay Makmur memiliki franchise untuk produk Pepsico di Indonesia, seperti merek snack Cheetos dan Doritos. Keluhan mengenai hak pekerja di perusahaan perkebunan sawit IndoAgri yang dimiliki Salim Group, serta keluhan yang tidak spesifik perihal keterlibatan Group dalam penggundulan hutan dan sengketa sosial/lahan, sudah membuat Pepsico menekan Salim Group bahwa kerjasama antara dua perusahaan tidak akan lagi menggunakan minyak kelapa sawit dari IndoAgri pada Januari 2017. Komitmen ini diberlakukan hanya untuk minyak sawit saja, belum ada komitmen yang spesifik mengenai jagung.

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil melakukan aksi protes ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada jumat (23/03/2018), protes tersebut terkait pemberian ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW) di daerah Kali Wosimi, Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Penolakan masyarakat terhadap pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan sawit ini telah disampaikan ke KLHK sejak 2015 silam, akan tetapi hingga kini tak ada respon dari pihak kementerian. Namun, berbalik fakta atas penolakan Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar justru mengeluarkan ijin SK No. 16/1/PKH/PMDH/2017, tertanggal 20 September 2017 lalu kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW).

Dalam aksi tersebut hadir juga perwakilan masyarakat sipil dari Wasior, Teluk Wondama, Stephanus Marani yang menyampaikan bahwa aktivitas mengancam dan akan menghilangkan tempat hidup masyarakat adat Suku Wondamen, Torowar dan Mairasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Yohanes Akwan, ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat bahwa, pemberian ijin sepihak yang datang dari Jakarta sangat merugikan masyarakat asli Papua.

“Hutan merupakan sumber kehidupan kami, bukan kelapa sawit, kami tidak mungkin makan sawit jika dusun sagu kami berubah menjadi perkebunan sawit” Ujar Yohanes dalam orasinya.

Menurutnya, masyarakat yang dikawasan ini pernah menjadi korban kekerasan aparat keamanan pada tahun 2001. Sebagaimana diketahui peristiwa Wasior berdarah yang terjadi pada tahun 2001 oleh Komnas HAM pada tahun 2004 telah dinyatakan sebagai kasus PELANGGARAN HAM BERAT. Peristiwa Wasior Berdarah terjadi selama kurun waktu April- Oktober 2001.

Juli 2004, Tim Adhoc Papua dari Komnas HAM yang menyelidiki kasus Wasior Berdarah 2001 dan Wamena Berdarah 2003 menemukan beberapa fakta, meluasnya kekerasan dan menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan yang terstruktur oleh militer Indonesia baik TNI/POLRI.

Sementara itu direktur Yayasan Pusaka, Franky Samperante menyoroti tidak konsistennya pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurutnya, sepanjang tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan terhadap 3 perusahaan di Papua yang luasnya mencapai 60.000 ha. Tak hanya perusahaan perkebunan, pemberian ijin juga diikuti perusahaan pertambangan yang luasnya capai 85.000 ha.

Aksi protes ini merupakan gabungan dari beberapa lembaga masyarakat sipil yakni Yayasan Pusaka, Foker LSM Papua, KPKC GKI Tanah Papua, Walhi Papua, Wongkei Institute, JERAT Papua, SKP KC Fransiskan Papua, Perkumpulan Belantara, Perkumpulan Bin Madag Kom, GSBI Papua Barat dan Papua Forest Watch.

Sumber: http://pusaka.or.id/2018/03/hutan-sumber-kehidupan-kami-bukan-kelapa-sawit/

Surat Protes KLHK – Kebijakan Kelapa Sawit Papua

Protes keras atas kebijakan dan penerbitan ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.