Minggu lalu (26-28 November 2014) Komnas HAM menyelenggarakan acara untuk dengar kesaksian masyarakat adat Papua korban pelanggaran HAM terkait dengan industri perkebunan, pembalakan kayu maupun pertambangan. Acara ini merupakan bagian dari Inkuiri Nasional Hak Maskarakat Adat atas Wilayahnya dalam kawasan hutan.

Inkuiri Nasional ini didorong oleh beberapa LSM yang ingin menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang pada intinya menegaskan bahwa “hutan adat bukan hutan negara”. Dalam beberapa bulan terakhir acara serupa sudah dilakukan di pulau-pulau lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.

Inkuiri Nasional merupakan upaya untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM yang terkait dengan asumsi yang ternyata keliru bahwa negara punya hak untuk mengelola kawasan hutan yang sebenarnya adalah milik masyarakat adat di seluruh Nusantara. Misalnya negara sudah biasa dengan membagi-bagikan izin kepada perusahaan perkebunan, pembalakan kayu atau tambang tanpa ada konsultasi lebih dahulu dengan masyarakat adat setempat. Perusahaan pemegang izin kemudian masuk dan paling sosialisasikan rencananya kepada masyarakat, sebelum memaksakan hendaknya menggunakan aparat.

Di Papua, perwakilan korban dari lima daerah memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka:

*Perkebunan sawit di Keerom. PTPN II masuk tahun 1982 ketika konflik sedang tinggi dan banyak penduduk terpaksa mengungsi ke hutan ataupun PNG. Kehadiran perkebunan juga membuka pintu untuk gelombang transmigrasi yang lama-kelamaan mengakibatkan peminggiran penduduk asli setempat secara ekonomis dan demografis.

*Di Nabire industri sawit baru masuk dalam beberapa tahun terakhir. Operasi PT Nabire Baru, anak perusahaan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka, bisa disebut ilegal karena belum ada AMDAL. Proses konsultasi dan pemberian ganti rugi dengan masyarakat adat Yerisiam dan Wate juga sangat bermasalah. Sekarang perusahaan menggunakan aparat Brimob untuk menjaga operasinya, dan sudah terjadi serangkaian kasus termasuk kekerasan, penangkapan sewenang-wenang atau intimidasi, yang sering ditujukan kepada individu-individu yang menolak kehadiran perusahaan.

*MIFEE di Merauka adalah proyek raksasa digagas oleh elit politik lokal dan national bersama pengusaha sma sekali tanpa melibatkan masyarakat Malind yang mendiami sebagian besar kabupaten Merauke. Sekitar 40-an perusahan ingin menguasai jutaan hektar di Papua bagian selatan ini. Pengalaman masyarakat adat sudah sangat pahit setelah beberapa perusahaan masuk. Ada banyak dampak buruk yang sudah muncul seperti kekerasan dan intimidasi, konflik horizontal antara kampung atau antara marga, polusi, kehilangan mata pencaharian sehingga ada beberapa kasus gizi buruk balita.

*Di Kabupaten Wondama masyarakat masih trauma dengan peristiwa Wasior Berdarah yang memakan banyak sekali korban pada tahun 2001 dan dipicu oleh protes warga terhadap dua perusahaan kayu yang beroperasi saat itu. Pada 2009, tanpa konsultasi dengan masyarakat, pemerintah mengeluarkan izin pembalakan kayu kepada perusahaan baru, PT Kurnia Tama Sejahtera, milik Tommy Winata yang terkenal sebagai seorang dekat dengan militar. Tahun 2013 kembali terjadi kasus kekerasan di daerah ini, dengan 3 warga dianiaya dan dipukul.

*Degeuwo adalah daerah pencarian emas di sebuah lembah sungai sangat terpencil di Kabupaten Paniai di Pegunungan Tengah. Selain penambangan liar dilaukan oleh pendatang dari Sulawesi, ada juga perusahaan Australia yang juga ingin masuk. Kasus konflik atau kekerasan sudah terjadi beberapa kali dan masyarakat adat juga harus menghadapi masalah-masalah seperti polusi, alkoholisme dan HIV-AIDS yang sudah sangat marak di Degeuwo.

Pas setelah acara Inkuiri Nasional selesai, terjadi sesuatu yang sangat jelas membuktikan suasana intimidasi harus dihadapi oleh setiap orang yang ingin membela hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Artikel ini dari web Pusaka menceritakan pengalaman salah seorang saksi ketika dia ingin pulang dari acara:

Tokoh masyarakat adat asal Kampung Onggari, Paulinus Balagaize, merasa mendapatkan intimidasi oleh orang tertentu di Merauke. Ditenggarai intimidasi tersebut dikarenakan pihak tertentu tidak senang atas kesaksian beliau yang menceritakan permasalahan MIFEE dan keberadaan perusahaan perkebunan tebu Rajawali Group yang beroperasi di Kampung Onggari, pada Dengar Pendapat Umum Inkuiri Nasional Komnas HAM berlangsung di Kanwil Hukum dan HAM, Jayapura, 26 – 28 November 2014.

Jumat pagi (29/11), Paulinus baru tiba di Bandara Mopa, Merauke, lalu HP berbunyi ada panggilan dari salah satu petugas Polsek Kurik dan menanyakan keberadaan Paulinus, yang menjelaskan posisinya masih di Bandara Mopa.

Paulinus menceritakan, “Saya khawatir dan bertanya-tanya maksud panggilan itu karena tara biasa. Saya lalu pergi istirahat sampe makan siang di rumah keluarga di Merauke. Lalu dengan anak perempuan boncengan motor pergi ke Kampung Onggari. Setelah melewati jembatan tujuh wali-wali Kali Maro, saya melihat ada dua kendaraan kijang membuntuti dari belakang”, jelas Paulinus.

Di daerah Wendu, Paulinus menghentikan kendaraannya untuk istirahat sebentar dan menggunakan kesempatan untuk melihat siapa saja di mobil yang berhenti agak jauh. Sopir dan penumpang mobil kijang berwarna hitam dan krem tidak kelihatan. Paulinus melanjutkan perjalanan hingga ketempat penyeberangan Kali Kumbe. Kedua kendaraan tidak terlihat lagi. Paulinus mendapat jemputan anak-anaknya di Kampung Kumbe dan baru tiba di Kampung Onggari malam hari.

Paulinus mengirimkan SMS meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk memperoleh keterangan dari Kapolsek Kurik dan Kapolres Merauke mengenai intimidasi yang dialaminya karena indikasi pelanggaran HAM. Sandra Moniaga, anggota Komisioner Komnas HAM dari Jayapura mengatakan akan menindaklanjuti permintaan SMS tersebut.

Sumber:  Pusaka: http://pusaka.or.id/paulinus-mendapat-intimidasi-pulang-dari-inkuri-nasional-komnas-ham/