PT Freeport Indonesia, berencana membangun pabrik smelter di Mimika, Papua. Rencana ini mendapatkan penolakan dari masyarakat adat Kamoro karena tanah ulayat mereka akan makin tercemari limbah perusahaan itu. Selama ini, limbah tailing sudah merusak lingkungan hidup mereka.
Tak hanya smelter yang akan dibangun tetapi pabrik pupuk, semen, pembangkit listrik dan industri perikanan. Ini kawasan industri besar.
“Masyarakat adat sudah puluhan tahun mengalami trauma luar biasa. Ribuan hektar tanah dialiri tailing. Hingga membuat tanah hancur. Kawasan sungai tercemar sehingga lima kampung dipindahkan ke tempat lain,” kata John Nakiaya, perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Jakarta, Sabtu (6/6/15).
Dia mengatakan, limbah tailing Freeport ganas hingga sungai-sungai di muara laut mengalami pendangkalan luar biasa. Ikan banyak mati dan mengandung racun. Ribuan hektar hutan mangrove hancur.”Kami terpaksa mengkonsumsi ikan dan biota laut lain yang sebenarnya tercemar limbah tailing.”
Selama ini, katanya, dari pemerintah maupun perusahaan tidak pernah sekalipun sosialisasi rencana pembangunan smelter. Jadi, tak ada pelibatan masyarakat dalam menyusun rencana.
“Banyak warga adat Kamoro sakit-sakitan terpapar limbah tailing selama puluhan tahun. Jumlah ibu hamil keguguran meningkat. Begitu juga bayi lahir cacat,” katanya.
Dia mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan smelter. “Mengapa lagi-lagi pembangunan di tanah Kamoro, yang selama puluhan tahun menderita tailing Freeport?”
Wilayah adat Kamoro merupakan pesisir kaya mangrove, sagu dan ikan. Sumber utama penghidupan mereka dari meramu. Jika pembangunan pabrik berjalan akan mengancam kehidupan mereka.
Saat ini, katanya, warga melakukan ritual sasi. Ritual yang menunjukkan agar tanah, hutan mangrove dan pantai tak boleh dijamah.
Muhnur Satyahaprabu , lawyer Public Interest Lawyers Network mengatakan, kasus di suku Kamoro ini membuktikan pemerintah tidak memahami bagaimana cara melindungi masyarakat adat.
“Di berbagai daerah dari Aceh hingga Papua, problem sama terjadi terus menerus. Itu membuktikan pemerintah tidak memahami kewajiban dalam melindungi masyarakat adat.”
Pemerintah, katanya, memaksakan model pembangunan menurut versi mereka adalah baik. Padahal, sampai sekarang konflik agraria dan lingkungan setiap tahun meningkat. Hal itu, tak pernah menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mengaudit sistem-sistem pembanguman di berbagai daerah.
“Di berbagai proyek pembangunan, selalu disampaikan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan. Di manapun, masyarakat sekitar tambang gak ada yang kaya. Mereka miskin. Harusnya itu dijadikan argumentasi menghentikan pembangunan seperti itu.”
Papua, sebenarnya daerah dengan alam bagus. Seharusnya, dijaga dan dipertahankan.
Manajer Kampanye Walhi Nasional Edo Rakhman mengatakan, mangrove di pesisir harus dilindungi karena memiliki fungsi ekologi. Inpres moratorium izin juga memuat, kawasan itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk penelitian, pendidikan dan konservasi.
“Saya kira dengan latar belakang itu sangat masuk akal jika masyarakat adat menolak pembangunan ini. Itu sumber penghidupan mereka. Pemerintah tak boleh serta merta mengubah fungsi ekosistem kawasan menjadi industri.”
Dia mengatakan, Walhi mendesak pemerintah mengaudit lingkungan Freeport terhadap seluruh proses yang sudah dilakukan. “Sektor hilir betul, smelter harus segera dilaksanakan. Tetapi tidak harus melanggar dan mengabaikan hak masyarakat adat.”
Pemerintah, katanya, harus membangun Papua berbasiskan karakteristik wilayah dan kebudayaan. “Jangan berdasarkan permintaan dan kebutuhan industri global. Semata-mata membangun infrastruktur, tidak memikirkan kebutuhan. Saya kira masyarakat Papua pasti mau maju tetapi harus sesuai yang mereka inginkan.”
Tak jauh beda dikatakan Iwan Nurdin, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Dia mengatakan, rencana pembangunan smelter sekilas terdengar indah. Namun, akan merugikan Suku Kamoro.
“Mereka terbiasa meramu. Mereka memiliki hutan mangrove terbesar di Asia. Menggantungkan hidup dari ikan dan sagu. Puluhan tahun mereka mendapatkan masalah dengan limbah tailing.”
Masalah tailing belum usai, kini lahan merka terancam pembangunan smelter. “Suatu hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi mereka.”
Iwan menyarankan, pemerintah mengkaji rencana ini dan mencari lahan yang lebih tepat. “Jangan hanya cari daerah mudah namun merugikan banyak orang. Ini pembangunan di Papua versi Jakarta. Di Timika, akan dibangun satu mall industri. Ada sawit, pupuk, pembangkit listrik, smelter Freeport, pelabuhan dan lain-lain.”
Sumber: Mongabay Indonesia http://www.mongabay.co.id/2015/06/09/suku-kamoro-tolak-pembangunan-smelter-freeport-di-wilayah-adat-mereka/