<\/p>\n
MERAUKE \u2013 Kabupaten Merauke mengalami kerusakan dan kehilangan hutan cukup besar. Hal itu ditandai dengan persentase status emisi Kabupaten Merauke terhadap Provinsi Papua mencapai 45,29 persen dan status emisi Kabupaten Merauke terhadap nasional mencapai 3,6 persen.<\/p>\n
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Merauke, Tangke Mangi, SE., mengatakan, emisi yang dihasilkan dari kerusakan hutan dan penghilangan hutan di Kabupaten Merauke cukup bersar. Luas tutupan hutan di Kabupaten Merauke sekitar 2,12 juta hektar dari luas tutupan keseluruhan di Papua 22,25 juta hektar dan belukar 3,084 juta hektar.<\/p>\n
\u201cKabupaten Merauke sebagai bagian dari wilayah Indonesia, telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua. Sehingga harus segera melanjutkan inisiatif ini dengan menyusun Strategi Rencana Aksi Kabupaten (SRAK),\u201d ungkapnya pada lokakarya sosialisasi dokumen SRAK di Caf\u00e9 Bellafiesta, kemarin.<\/p>\n<\/div>\n
Dikatakan, emisi yang dihasilkan dari kerusakan hutan dan penghilangan hutan di Kabupaten Merauke yakni dihasilkan dari eksploitasi oleh investasi beberapa perusahaan yang tergabung dalam program MIFEE.<\/p>\n
\u201cHal ini dapat dimaklumi karena program MIFEE, sehingga perlu kita imbangi juga dengan kegiatan mitigasi yang tepat. Dengan demikian ada keseimbangan antara kegiatan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ditegaskan, beberapa kegiatan yang telah berjalan dapat disinkronkan dengan program mitigasi yakni pemetaan partisipatif tempat penting masyarakat adat, sebagaimana yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke. \u00a0\u201cMasyarakat ada perlu diberikan ruang dan tempat untuk menjaga tempat-tempat sakralnya dan juga tempat penting sebagai sumber-sumber kehidupan sehari-hari masyarakat adat,\u201dimbunya.<\/p>\n
Ditambahkan, bentuk komitmen nasional untuk menurunkan emisi sebesar 41 persen didukung oleh Provinsi Papua melaui penyusunan dokumen strategi rencana dan aksi provinsi Papua. Yang selanjutnya diimplementasikan pada semua sektor pembangunan di Papua, dengan membagi 3 zona pembangunan ekonomi hijau rendah karbon.<\/p>\n