Saat ini, kawasan hutan milik asyarakat adat Suku Moi di kawasan hutan lembah Kalasou, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sedang terancam dan menjadi incaran perusahaan perkebunan kelapa sawit.<\/p>\n
Bupati Kabupaten Sorong, Stepanus Malak, sudah mengeluarkan Izin Lokasi Nomor 221\/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada perusahaan perkebunan kelapa PT. Mega Mustika Plantation (MMP) dengan luasan areal konsesi 9.835 hektar. Surat Izin Lokasi ini diperpanjang kembali pada tanggal 1 April 2014\u00a0melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong, Nomor : 660.1\/127 Tahun 2014. Lokasi perkebunan PT. MMP\u00a0berada disekitar\u00a0kampung Saengkeduk, Selekobo, Klamugun, Miskum, Siwis, Distrik Klaso dan Moraid, Kabupaten Sorong, Papua Barat.<\/p>\n
Perusahaan PT. MMP terus melakukan bujuk rayu kepada masyarakat agar bisa mendapatkan lahan perkebunan kelapa sawit. \u00a0kepada PT. Muga Mustika Plantatiaon.\u00a0Pada tahun\u00a02012, masyarakat di Distrik Klasou pernah melakukan protes atas rencana tersebut, \u201cKami sudah pernah mengirimkan surat penolakan \u00a0kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong untuk rencana\u00a0perusahaan perkebunan kelapa\u00a0sawit \u00a0PT. Mega Mustika Plantatian,\u00a0beroperasi\u00a0masuk di wilayah adat kami, sampai saat ini belum ada tanggapan balik dari dinas terkait, justeru kini pemerintah mengeluarkan izin prinsip kepada perusahaan,\u201d\u00a0kata Hormes Ulimpa, pemuda Suku Moi asal Kampung Siwis, Distrik Klaso, yang menyesalkan keputusan pemerintah.<\/p>\n
Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) masih terus memproses dan mengeluarkan Izin Prinsip untuk Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi untuk dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Mega Mustika Plantation melalui surat Menteri LHK Nomor 5\/1\/PP-LKH\/K\/2015, tanggal 23 April 2015, dengan areal seluas \u00b1 9.168 hektar dan PT. Cipta Papua Plantation melalui\u00a0surat Menteri LHK Nomor 6\/1\/PP-LKH\/K\/2015, tanggal 23 April 2015, dengan areal seluas \u00b1 15.310 hektar.<\/p>\n
Kepala Dinas Kehutanan Sorong, Benyamin A Hallatu, mengundang masyarakat dan perusahaan untuk menghadiri pertemuan pembahasan tata batas di ruang rapat Kantor Dinas Kehutanan Sorong, pada, 28 April 2016, dihadiri kepala distrik, kepala kampung, pemilik marga, perusahaan PT. Mega Mustika Plantation dan PT. Cipta Papua Plantation.<\/p>\n
Perwakilan dan pimpinan pemuda Suku Moi protes dengan undangan pertemuan tersebut. Konstan Magablo, aktifis pemuda Suku Moi menyampaikan, \u201cKami kesal terhadap pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,\u00a0karena tanah Moi\u00a0dijadikan\u00a0perkebunan kelapa sawit hanya menciptakan konflik, ada contoh konflik dengan perusahaan\u00a0perkebunan kelapa sawit milik PT. Henrison Inti Persada di Distrik Klamono, yang belum berakhir sampai saat ini\u201d, jelas Konstan.<\/p>\n
\u201cHutan adalah masa depan kami dan harus\u00a0dijaga dan dilindungi. Kami akan\u00a0membuat tim kerja untuk mengorganisir dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat di\u00a0kampung terkait dampak dan rencana perkebunan kelapa sawit yang menggunakan\u00a0wilayah adat kami\u201d, kata Konstan, yang merencanakan aksi protes atas rencana pemerintah dan perusahaan.<\/p>\n
Pemuda Moi berharap kebijakan presiden tentang\u00a0moratorium untuk menghentikan izin-izin baru bagi perkebunan kelapa sawit dapat dilaksanakan, tidak hanya ditulis saja.<\/p>\n
Sumber: Pusaka http:\/\/pusaka.or.id\/hutan-lembah-kalasou-terancam-kebun-sawit\/<\/a><\/em><\/p>\n