Fleksibilitas moratorium perizinan hutan primer di Indonesia<\/b><\/span><\/h2>\nSejak 2011, Indonesia memberlakukan moratorium izin baru di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan primer dan lahan gambut. Peta baru dari area ini diproduksi setiap enam bulan sekali. Jika sebuah perusahaan keberatan dengan perancangan ini, maka perusahaan dapat mengirimkan sebuah surat kepada kementerian tersebut yang mengatakan bahwa hutan di dalam konsesi bersifat sekunder. Ketika permohonan banding ini diterima, rentang waktu antara surat pengaduan perusahaan dan persetujuan menteri mengenai perubahan tersebut biasanya menghabiskan sekitar tiga sampai empat minggu, yang berarti sangat tidak mungkin kementerian tersebut telah menyelenggarakan survei tanah yang menyeluruh pada saat itu. Dalam setiap kemungkinan yang ada, hal ini hanya perlu dilihat melalui gambar-gambar satelit. Permintaan semacam ini oleh perusahaan telah menjadi hal yang biasa, regularitas yang benar-benar mengabaikan tujuan dari moratorium dan juga di saat yang bersamaan menimbulkan pertanyaan tentang korupsi.<\/span><\/p>\nCabang terpisah dari Departemen Kehutanan melakukan survei lahan setiap tahun (sekali lagi, hal ini dilakukan dengan hanya mengandalkan gambar dari satelit). Meski demikian, di hampir semua kasus, lahan yang diklasifikasi ulang sebagai hutan sekunder dalam peta moratorium, pada setiap hasil survei masih ditetapkan sebagai hutan primer.<\/span><\/p>\nTujuh dari perkebunan yang mendapat izin pembebasan hutan pada September 2014 sebelumnya telah berhasil menghapus kawasan hutan dari area moratorium. Pada November 2013, ketika revisi kelima peta moratorium dipublikasikan, tanah yang ditandai sebagai hutan primer telah dihapuskan dari wilayah moratorium, ini adalah kawasan konsesi PT Visi Hijau Nusantara, PT Wahana Agri Karya, PT Duta Visi Global, PT Tunas Sawaerma, PT Wira Antara dan PT Daya Indah Nusantara. Hutan primer di kawasan konsesi PT Tunas Agung Sejahtera telah dihapuskan dari peta revisi keenam pada Mei 2014.<\/span><\/p>\nLahan gambut di konsesi PT Tunas Sawaerma tidak dihapuskan dari peta moratorium, namun Zulkifli Hasan tetap memberikan perusahaan itu izin pelepasan kawasan hutan (lihat di atas).<\/span><\/p>\nHutan primer juga ditemukan di konsesi PT Berkat Cipta Abadi, namun bukan merupakan bagian dari moratorium karena perusahaan tersebut sudah memiliki izin lokasi saat kebiajakan moratorium kali pertama terbit pada 2011. Hutan primer di konsesi PT Bintuni Agro Prima Perkasa ‘tanpa sengaja’ dilepaskan’, karena terdapat kesalahan ketika ke peta diterbitkan, seperti yang telah dijelaskan di atas.<\/span><\/p>\nJika perkebunan tidak dikembangkan.<\/b><\/span><\/h2>\nKawasan yang dilepaskan dari kawasan hutan pada September 2014 menambah luas lahan dengan cakupan hutan yang cukup besar dan memiliki nilai konservasi yang tinggi, termasuk hutan primer, yang sekarang berada di luar kawasan hutan. Penyebab lain adanya hutan primer di luar kawasan hutan adalah karena konsesi-konsesi yang tidak dikembangkan, sebagaimana perusahaan mulai mengadopsi kebijakan ‘No Deforestasi’, termasuk konsesi-konsesi yang dimiliki oleh Sinar Mas dan Musim Mas.<\/span><\/p>\nBeberapa konsesi lainnya juga tidak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh lahan-lahan tersebut, termasuk lima dari tujuh konsesi di Boven Digoel yang sebelumnya dimiliki oleh Menara Group dan dijual ke Tadmax dan Pacific Inter-link, kawasan-kawasan yang juga terdiri dari hutan primer yang luas. Kawasan konsesi-konsesi ini memiliki izin-izin yang tidak jelas.<\/span><\/p>\nJika pemegang izin konsesi saat ini gagal mengembangkan perkebunan di lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan, hal ini bukan berarti kawasan hutan tersebut sudah bebas dari resiko. ‘Areal Penggunaan Lain’ sangat menarik bagi investor baru karena lahan-lahan ini hanya memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah dan provinsi, dan lahan tersebut seringkali sudah ditetapkan sebagai lahan perkebunan dalam rencana tata ruang.<\/span><\/p>\nTerdapat ancaman-ancaman baru akibat kebijakan reforma agraria pemerintah pusat. Jokowi telah meminta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 untuk 9 juta hektar Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) agar dimasukkan ke dalam program reforma agraria. 4,1 juta hektar ini berasal dari kawasan hutan, atau lahan yang baru saja dilepaskan. Pada April 2017, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan menyusun peta awal daerah-daerah ini. Dua puluh persen area yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan ini dimasukkan ke dalam program pembaruan agraria, tak ada pengaruh bila perkebunan di area tersebut akan direalisasikan atau tidak. <\/span><\/p>\nDi pulau-pulau bagian barat Indonesia yang padat, terutama Sumatra dan Jawa, reforma agraria satu langkah maju yang dibutuhkan dan telah diperjuangkan oleh petani selama bertahun-tahun. Tapi di Papua situasinya sangat berbeda. Untuk penduduk asli Papua kepemilikan tanah bukan masalahnya, kecuali jika tanah yang mereka miliki dirampas oleh perusahaan perkebunan. Apabila situasinya demikian, siapa yang akan mendapat manfaat dari reformasi agraria di Tanah Papua? Apakah itu sebenarnya hanya dalih untuk kebijakan transmigrasi baru yang luas, yang selanjutnya akan memarjinalkan penduduk asli Papua?<\/span><\/p>\nBahkan jika pemegang izin saat ini tidak mengelola perkebunan, keputusan yang dibuat oleh Zulkifli Hasan pada September 2014 telah membuat hutan penting ini sangat memungkinkan untuk digunduli di kemudian hari. Setiap tahap dari sistem perizinan yang disfungsional – seperti izin-izin lokasi yang dijual oleh bupati-bupati untuk membiayai kampanye pemilihan ulang mereka, AMDAL yang sekadar formalitas (tidak benar-benar melakukan penelitian dampak lingkungan), dan metode-metode yang sifatnya koersif, memecah-belah, dan manipulatif demi memperoleh tanah dari pemilik hak ulayat – cara-cara yang malas dan gegabah (atau mungkin korup) dalam mengelola kawasan hutan, hanya akan mengarah pada penghancuran hutan Papua secara bertahap oleh industri perkebunan.<\/span><\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/awasmifee.potager.org\/uploads\/2018\/01\/PT-Tunas-Sawaerma.jpg\")
<\/a><\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/awasmifee.potager.org\/uploads\/2018\/01\/PT-Bintuni-Agro-Prima-Perkasa.jpg\")
<\/a><\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/awasmifee.potager.org\/uploads\/2018\/01\/PT-Tunas-Agung-Sejahtera.jpg\")
<\/a><\/li>\n![\"\"](\"http:\/\/awasmifee.potager.org\/uploads\/2018\/01\/Musim-Mas-concessions.jpg\")
<\/a><\/li>\n<\/ul>\n![\"\"](\"http:\/\/awasmifee.potager.org\/uploads\/2018\/01\/Edi-Yosfi-Group.jpg\")
<\/a><\/li>\n<\/ul>\n