(English) ANJ’s response to criticism of its recent forest clearance.

Ma\’af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , | Komentar ditutup

Kepala Suku Auyu: Siap Mati untuk Tanah dan Hutan Adat Kami

Sejak Juli hingga September 2017, perusahaan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan warga Suku Auyu yang berdiam pada beberapa kampung, seperti Kampung Ampera, Ikisi, Navini dan Yare, di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Menurut Frengky Hendrikus Woro, Warga Kampung Yare, “Kebanyakan marga menolak tidak setuju dengan kehadiran dan rencana perusahaan, karena mereka tidak ingin kehilangan hutan dan tanah”, jelas Frengky pada Okto Waken dari SKP Keuskupan Merauke.

Humas perusahaan, dipanggil Yakup berusaha meyakinkan namun masyarakat tetap menolak. Pihak perusahaan mengundang tokoh masyarakat setempat, Fabianus Senfahagi, membantu meyakinkan masyarakat untuk menerima rencana dan permintaan perusahaan untuk investasi kelapa sawit di wilayah mereka.

Masyarakat tetap menolak menandatangani surat persetujuan untuk ijin usaha perusahaan. Fabianus menjelaskan bahwa pihak perusahaan akan membagi lahan menjadi dua, lahan inti dan lahan plasma.

“Humas perusahaan mengatakan, kami akan istimewakan hak-hak para pemilik tanah adat, pemilik kamu akan duduk manis, habis bulan terima gaji, jaminan keistimewaan itu akan berkelanjutan sampai dengan anak cucu”, cerita Frengky Woro.

Diperkirakan ada 20 marga pemilik tanah yang terkena dampak langsung dari usaha perkebunan perusahaan, yakni: Marga Woro, Mukri, Yame, Misa, Beni, Hamagi, Tifahagi, Nohoyagi, Senfahagi, Aweyoho, Sagi, Soh, Maa, Mabo, Bung, Sifiragi, Abugagi, Hanagi, Awe, dan Momu. Ada dua marga yang mendukung rencana perusahaan yakni marga Senfahagi dan Aweyoho.

Pada pertengahan Oktober 2017, Kepala Suku Auyu di Boven Digoel, Egedius Pius Suam, mengundang perwakilan marga-marga pemilik tanah dari Kampung Ampera, Ikisi, Navini, dan Yare, bertemu di rumah Kepala Suku di Kampung Persatuan Tanah Merah.

Saat mendiskusikan sikap marga-marga terkait rencana PT. Indo Asiana Lestari. tiba-tiba sekelompok orang mendatangi rumah tempat pertemuan. Mereka diduga adalah kelompok pendukung perusahaan. Mereka marah-marah dan bermaksud membubarkan pertemuan. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , , | Komentar ditutup

ANJ Membabat Hutan di Lahan Sengketa

Austindo Nusantara Jaya ingin punya citra sebagai perusahaan ramah lingkungan. Dalam laporan tahunan 2016 yang terbit pada 11 Oktober 2017, ANJ menjelaskan secara terinci berbagai praktiknya untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Laporan-laporan tersebut penuh dengan beragam komitmen, supaya pembaca mendapatkan kesan bahwa PT ANJ perusahaan sunguh-sungguh baik.

Namun, seperti yang sering terjadi, realitas di lapangan tidak sesuai dengan kata-kata manis dalam laporan itu. Setelah dua tahun tanpa pembukaan lahan baru, perusahaan itu kembali membuka lahan baru di areal PT Permata Putera Mandiri, sebuah anak perusahaan yang punya konsesi di Kabupaten Sorong Selatan. Pembukaan lahan baru ini dilakukan di atas tanah ulayat milik suku Iwaro di Kampung Puragi. Ini lahan bersengketa karena marga Gue, salah satu marga pemilik, merasa tidak pernah memberikan izin kepada PT PPM untuk membuka perkebunan sawit.

Perusahaan mengklaim sudah mendapat persetujuan dari masyarakat dengan menunjukkan bukti memiliki peta sebuah kawasan di tanah ulayat marga-marga suku Iwaro di Kampung Puragi, yang luasnya mencapai 3494 hektare. Pada Juli 2013 perusahaan itu hanya melibatkan 13 dari 24 anggota masyarakat pemilik tanah ulayat untuk menandatangani peta kawasan itu. Dan menurut masyarakat Iwaro, hanya memberikan izin pembuatan jalan yang melintasi hutan mereka. Acara penandatanganan dilaksanakan jam empat subuh di Balai Desa dengan dikawal oleh anggota TNI dan Polri. Sengketa batas tanah ulayat juga terjadi pada suku Iwaro dan suku Awe’e yang memiliki tanah di dekat kampung Puragi.

Sengketa ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2015. Dengan dukungan mahasiswa dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Iwaro, masyarakat telah beberapa kali turun ke jalan melakukan protes. Dan, ketika melakukan salah satu aksi demonstrasi, tiga puluh orang ditangkap. Dua diantaranya, Obet Kogie dan Odi Aitago, menjadi korban kriminalisasi karena dituduh merusak pintu pagar kantor PT ANJ di Sorong. Obet Kogie divonis hukuman satu tahun penjara dan Odi Aitago dihukum delapan bulan penjara.

Akhir tahun 2015, Yakomina Gue mewakili marga Gue membawa gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sorong. Pada 25 Juli 2016 majelis hakim memutuskan kasus itu tidak dapat diterima (batal demi hukum) karena menurut mereka, seharusnya Yakomina Gue juga menggugat orang Papua lainnya yang pernah menerima uang perizinan dari perusahaan pada tahun 2013, dimana saat itu Yakomina Gue tidak dilibatkan dalam negosiasi tanah. Karena tidak ada uang dan juga tidak percaya kepada sistem keadilan Indonesia, marga Gue memutuskan tidak melakukan banding, dan lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur adat.

Pada 16 Juni 2016, rapat digelar di kantor Walikota Sorong, antara perwakilan enam marga dari Kampung Puragi, pihak perusahaan, DPD RI, DPRD Sorong Selatan dan Pemda Sorong Selatan. Sebagai hasil pertemuan ini, DPRD diminta membentuk panitia kerja untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.

Perusahaan justru mengirimkan alat-alat berat untuk membuka lahan hutan yang menjadi sengketa. Sejak Juli lalu, sekitar 300 hektare hutan telah dibuka. Pada 16 September 2017, Dewan Adat Suku Iwaro dan DPP IPPMI telah menulis surat permohonan kepada DPD untuk menghentikan operasi PT PPM sebelum sengketa selesai, tetap belum ada titik terang.

Dalam Laporan tahunannya ANJ klaim mendukung prinsip Free Prior Informed Consent, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Padiatapa, khusus di Papua, laporan tahunan menceritakan tentang peristiwa pada 2016 di kota Teminabuan, letaknya sekitar 60 km dari lokasi perkebunan, yang menurut perusahaan, “membuka awal yang baru bagi hubungan ANJ dengan para pemangku kepentingan, terutama pemilik tanah yang merupakan suku asli”, dan “merupakan langkah vital dalam mempertahankan integritas komitmen kami untuk memperoleh Free, Prior and Informed Consent.” Pada laporan itu ANJ juga mencatat bahwa dalam pandangan perusahaan FPIC adalah “proses berkesinambungan”. Pernyataan seperti ini sangat jelas membuktikan bahwa perusahaan salah tafsir prinsip FPIC, yang harus atas dasar informasi awal, yang berarti sebelum izin keluar dan sebelum ada transaksi tanah atau pembukaan lahan, atau dengan kata lain, sebelum situasi semakin rumit akibat konflik dan permainan kepentingan. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , , , | Komentar ditutup

Sawit Masuk Gane, Kebun Kelapa Warga Terserang Hama

Mata Sanusi,  berkaca-kaca. Rabu, (6/9/17), lelaki asal Gane Dalam itu bertutur soal kondisi menyedihkan dalam tiga tahun ini di kampung mereka. Kumbang tanduk menyerang kebun kelapa, tanaman rusak hingga gagal panen.

Sanusi adalah Ketua Kelompok Petani Kopra. Hari itu, dia bersama Hardi Salman, sesama petani mendatangi Kantor Walhi Maluku Utara di Ternate, untuk menyampaikan masalah mereka.

“Sejak perusahaan sawit PT Korindo masuk di wilayah kami, tanaman diserang hama. Puluhan petani kelapa gagal panen,” katanya.

Mereka pakai perahu bermesin tempel dari Gane Dalam menuju Labuha, Halmahera Selatan. Tiga jam perjalanan di laut dengan medan sulit, dilanjutkan kapal penumpang ke Ternate, sore hari.

Setiba di Ternate, mereka ke Kantor Walhi Malut. Di kantor LSM lingkungan ini mereka mengadu dengan harapan dapat terdengar pemerintah daerah maupun pusat.

“Saya datang ke sini dengan harapan suara kami dari pulau kecil (Gane) dapat terdengar baik pemerintah daerah maupun pusat. Hanya orang-orang yang peduli nasib petani yang akan melihat kami,” kata Sanusi.

Dia bercerita, dulu dari kelapa satu hektar, petani bisa membuat kopra lebih 100-800 kilogram. Sekarang, paling tinggi hanya 50 kilogram.

“Banyak petani gagal panen.” Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , | Komentar ditutup

(English) Gama Plantation: Building on deforestation and conflict

Ma\’af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org

Posted in Berita Merauke | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentar ditutup

Ini Laporan Investigasi SKP Keuskupan Timika dalam Kasus Poumako Berdarah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pada tanggal 9 Agustus 2017 lalu, di Poumako telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggoat TNI. Penembakan itu berujung pada kematian Theo Kamtar, warga Paomako yang ditembak mati oleh seorang anggota TNI aktif berpakaian sipil pada Rabu 9 Agustus 2017 lalu.

Poumako sebelum kejadian

Berikut ini adalah laporan investigasi yang dilakukan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika Papua.

Permasalahan Sebelum Kejadian

Beberapa bulan terakhir ada persoalan antara nelayan tradisional, pemilik hak ulayat (nelayan pribumi) dengan nelayan semi modern yaitu nelayan yang datang dari luar Papua (nelayan pendatang), yang biasanya menggunakan jaring penangkap yang besar seperti pukat harimau. Lantaran sering menggunakan jaring besar yang panjangnya mencapai ratusan meter (apalagi tempat penangkapan nelayan semi modern ini di sekitar tempat penangkapan ikan masyarakat nelayan pribumi), maka penghasilan nelayan pribumi mulai merosot drastis.

Sebagai upaya mencari jalan keluarnya, nelayan pribumi berinisiatif untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka mengusulkan 2 (dua) opsi ini: pertama, nelayan pendatang tidak boleh menjaring ikan di perairan dekat muara sungai, atau kedua, nelayan pribumi dan nelayan pendatang berbagi peran dengan cara nelayan pribumi bertugas untuk menjaring ikan di sungai-laut sedangkan nelayan pendatang berperan sebagai penadahnya. Selain ke-2 opsi ini, ada pilihan lain yang juga dibicarakan, yakni para nelayan pendatang bisa berperan sebagai nelayan pencari, jika wilayah pencariannya jauh, pada jarak mile tertentu di laut lepas.

Persoalan ini secara resmi telah dibicarakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Pertemuan pertama terjadi pada pertengahan Juni 2017 dan bertempat di Pelabuhan Poumako Mimika. Pembicaraan kedua dilangsungkan pada bulan Juli 2017, bertempat di Kantor Distrik Mimika Timur; sedangkan pertemuan yang ke-3 dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2017 di Kantor Bupati Mimika (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan). Ketiga pertemuan ini diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kendati demikian, pada tanggal 07 Agustus 2017, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika, Leentje A.A. Siwabessy, SE menggelar rapat terbatas di ruang rapat Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan. Rapat terbatas ini secara khusus membahas tentang operasional penangkapan ikan bagi nelayan pendatang.

Menurut Berita Acara Pertemuan yang bernomor: 253/435/2017 (yang kemudian diklaim sebagai hasil pertemuan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika, yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain: 7 (tujuh) Kepala Kampung dari Distrik Mimika Timur (Hiripau, Tipuka, Poumako, Kaugapu, Mware, Pigapu dan Wania) serta sejumlah pejabat terkait, yakni Kapten (P) Rohi King (PASI OPS LANAL Timika), Iptu Barnabas (KASAT POLAIR POLRES Mimika), Kopda Usman (BABINSA Poumako, KORAMIL Mimika Timur), Ir. Rachel Latuheru, M.PI (Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Mimika), Ir. Wesly Simanungkali, M.SI ( Kabid Pengawasan dan Konservasi SDKP Mimika) dan Lucky J. Wokas, S.PI (Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten Mimika). Rapat kali ini tidak menghadirkan nelayan lokal, pihak Lembaga Masyarakat Kamoro (LEMASKO) dan pihak lain, seperti yang terjadi pada ke-3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali terakhir ini berserta hasil pertemuannya pun tidak diketahui oleh pihak nelayan pribumi dan LEMASKO.

Namun pada tanggal 08 Agustus 2017 sore (malam), ada orang dari pihak nelayan pendatang mendatangi rumah Ketua RT. 09 Poumako dan menyampaikan bahwa mereka (para nelayan pendatang) sudah mendapat izin dari pemerintah untuk menjaring ikan, maka mereka akan segera melaut.

Dan pada tanggal 09 Agustus 2017, terjadilah penembakan di halaman Kantor KP3 Laut Poumako yang menewaskan 1 (satu) orang dan melukai 2 (dua) orang masyarakat sipil serta seorang anggota TNI.

Kronologi

Hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017

Pukul 03.00-05.00 Wit

Warga di sekitar Pelabuhan Poumako mendengar bunyi mesin perahu motor nelayan. Bunyi perahu motor ini sangat khas. Perahu-perahu tersebut adalah perahu nelayan semi modern yang selama ini telah dilarang untuk melaut sambil menunggu adanya kesepakatan antara nelayan pribumi dengan mereka yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pukul 06.00-07.00 Wit

Nelayan pribumi ke tempat berlabuhnya perahu para nelayan pendatang. Dugaan mereka menjadi benar. Mereka menyaksikan sendiri perahu motor milik para nelayan pendatang sebanyak kurang lebih 20 buah pergi melaut untuk menjaring ikan.

Pukul 07.00 -09.00 Wit

Para nelayan pribumi mulai berkoordinasi dan sepakat untuk menyusul dan menjumpai nelayan pendatang dan mengingatkan mereka agar tidak melakukan aktivitas menjaring ikan di wilayah itu. Namun, karena pada saat yang sama akan datang-masuk kapal penumpang KM. Tatamailau (sekitar jam 10.00 Wit), maka para nelayan pribumi yang sebagai besar lelaki dewasanya juga bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Poumako, bersepakat untuk menyusul para nelayan pendatang sesudah bertolaknya KM. Tatamailau.

Namun di sisi lain pelabuhan, datang 2 (dua) Kepala Kampung yaitu Andreas Kaokapaitiparo (Kepala Kampung Hiripau) bersama Jhon Johanis Yakiwur (Kepala Kampung Poumako) dan mengajak Ketua RT. 09 Poumako untuk membicarakan persoalan perizinan nelayan pendatang di Pos Polisi Poumako. Mereka didampingi oleh 2 (dua) orang Polisi yang bertugas. Selain itu, hadir juga beberapa orang nelayan pribumi. Pada kesempatan itu, surat yang dikatakan sebagai surat ijin dibacakan untuk didengarkan secara bersama-sama.

Akan tetapi, pihak nelayan pribumi tidak puas dan memprotesnya. Mereka keberatan, karena pihak nelayan pribumi, tokoh masyarakat Poumako dan LEMASKO tidak diundang untuk berbicara, menyepakati dan memutuskannya bersama-sama. Keberatan ini lalu memicu petengkaran yang kemudian dapat ditengahi oleh polisi. Sewaktu keluar dari kantor polisi, ketua RT 09 Poumako menganjurkan kepada ke-2 kepala kampung tadi untuk segera pulang supaya tidak mengundang keributan. Keduanya pun pergi dengan menumpang angkutan umum.

Pukul 11.30 Wit

Setelah KM. Tatamailau bertolak meninggalkan pelabuhan Poumako, sejumlah pemuda dari nelayan pribumi mulai bergerak menuju muara sungai. Ada sekitar 10 perahu (Longboat) yang mereka gunakan, dengan perkiraan, satu longboat berisi 4-6 orang. Mereka menuju muara-muara sungai yang sudah diduga sebagai tempat pencarian ikan para nelayan pendatang. Gerakan pemuda nelayan pribumi ini sempat membuat kuatir beberapa orangtua; termasuk seorang ibu yang terpaksa juga melaut untuk menasihati para pemuda tentang bahayanya menyelesaikan persoalan di laut, apalagi menggunakan perahu yang kurang memadahi di saat cuaca yang kurang bersahabat. Mendengar anjuran tersebut, beberapa pemuda nelayan pribumi mengurungkan niatnya dan memilih untuk menanti para nelayan pendatang di pelabuhan.

Pukul 13.00 Wit

Beberapa Longboat yang tadi pergi mengejar nelayan pendatang mulai berdatangan. Mereka datang sambil beriringan dengan perahu nelayan pendatang. Ada beberapa pemuda telah naik ke atas perahu motor nelayan pendatang. Setiap perahu ada sekitar 2 pemuda nelayan pribumi.

Kurang lebih pukul 14.30-15.00 Wit

Perlahan-lahan perahu-perahu nelayan pendatang kembali ke pelabuhan bersama dengan beberapa nelayan pribumi yang terus mengiringi mereka. Tidak lama kemudian, Ketua nelayan pendatang menelpon Ketua RT. 09 Poumako dan menyampaikan bahwa nelayan pribumi sedang menyita-menahan perahu-perahu nelayan pendatang. Karena ingin segera memastikan peralatan para nelayan pendatang yang disita, maka 2 (dua) pimpinan nelayan pendatang, yakni Sami Werinusi (anggota Satpol PP kabupaten Mimika / Koordinator nelayan pendatang) dan Budi (Pengusaha perahu Camar Papua) bersama sejumlah orang lain mencari ketua RT Poumako. Setelah bertemu, ketua RT diajak untuk berbicara di kantor KP3 Laut.

Pada waktu itu, para nelayan pendatang sudah memenuhi kantor polisi, bahkan jalan masuk ke kantor polisi. Hal itu membuat kebanyakan nelayan pribumi memilih untuk berada di luar halaman pos polisi, terutama di sekitaran kios-kios panjang di seberang jalan.

Entah apa alasannya, Sami Werinusi marah-marah dan keluar dari Pos Polisi tanpa pamit. Dia menghampiri seorang nelayan pribumi, merampas botol yang dipegang oleh nelayan itu, dan memukulkanya ke kepala nelayan tersebut. Melihat kejadian itu, marahlah para nelayan pribumi dan bersitegang dengan Sami Werinusi bersama rombongan nelayan pendatangnya. Saling dorong-mendorong pun tak terelakkan. Di saat itulah terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali. Theodorus Camtar yang berdiri di dekat tiang bendera, terbidik peluru dan meregang nyawa. Sementara 2 (dua) pemuda lain, yakni Rudi Safan dan Gerardus Namipok masing-masing terkena peluru di lengan dan telapak tangan. Penembaknya adalah Bripka Yusuf Salasar (anggota unit intel KOREM 174/ATN). Dia menembak sambil mengendap-endap di pojok luar bangunan pos polisi.

Melihat kejadian itu, nelayan pribumi menjadi marah. Mereka mengejar Sami Werinusi yang berlindung ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka berusaha untuk mendapatkan Sami Werinusi sambil juga mencari penembak di sekitar kantor tersebut. Dalam upaya pengejaran itulah, mereka merusak sejumlah fasilitas; baik di dalam maupun di luar pos polisi. Di saat yang sama, terjadi juga penikaman terhadap KOPDA ANDI (anggota unit intel KODIM 1710 Mimika). Sesudah situasinya teratasi, polisi mengevakuasi jenazah Theo dan korban lainnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

Pukul 16.00 Wit

Diantar oleh polisi dan sejumlah kerabat, jenazah Theo dan seorang lain yang tertembak tiba di RSUD Mimika. Jenazah Theo kemudian ditahan beberapa jam di RSUD untuk keperluan autopsi, lalu dibawa pulang oleh keluarga ke Kampung Asmat Poumako, Mimika.

Kamis, 10 Agustus 2017

Pukul 11.00 Wit

Ibu Agustina (seorang Tokoh Perempuan Papua) memimpin ibadat pelepasan jenazah di rumah duka. Kemudian jenazah diberkati oleh P. Yonas Purnama OFM (Pastor Paroki St Emanuel Mapurujaya), lalu jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Sekitar pukul 12.40 Wit, P. Yonas Purnama OFM memimpin upacara penguburan di Pekuburan Umum Kaugapu.

Kondisi Pasca Kejadian

Kondisi umum masyarakat asli di Poumako mulai berangsur pulih. Sejumlah orang sudah mulai beraktifitas seperti semula, kecuali keluarga batih dan kerabat dari almarhum Theodorus Camtar. Walau demikian, suasana duka masih dominan terasa.

Selain itu, masyarakat pribumi ini juga dihantui oleh perasaan was-was dan teramcam. Sebabnya adalah adanya sejumlah teror via telepon dari beberapa pihak; seperti anggota Satuan POLAIR Polres Mimika, anggota unit intel KODIM Mimika dan anggota Satuan Polisi Militer. Dalam pembicaraan pertelepon itu mereka mempertanyakan keberadaan peralatan perahu nelayan pendatang yang dinyatakan hilang. Mereka memerintahkan untuk segera menemukan dan mengembalikannya, jika tidak mau berurusan dan menghadapi masalah baru.

Perlu disadari, bahwa masalah utama dari Kasus Poumako Berdarah ini berlum tuntas ditangani. Semua pihak hendaknya menahan diri. Biarkan polisi atau pun lembaga yang berkompeten dalam penyelidikan untuk bekerja. Jangan mengaburkan persoalan pembunuhan dengan menyebarkan khabar sepele yang berkaitan dengan barang-barang buatan yang dapat diganti. Selain masalah penembakan, kiranya mendesak juga untuk menguak keterlibatan sejumlah pihak dalam jaringan bisnis ikan di Poumako yang sudah meman korban.

Laporan Investigas ini dilaporkan oleh Tim SKP Keuskupan Timika

Sumber: Suara Papua http://suarapapua.com/2017/08/31/ini-laporan-investigasi-skp-keuskupan-timika-dalam-kasus-poumako-berdarah/

 

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , | Komentar ditutup

(English) Korindo strikes back against NGO campaign.

Ma\’af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org

Posted in Berita Merauke | Tag , , , , , , , , , , , | Komentar ditutup

Kepentingan Korporasi Dibalik Alih Fungsi Hutan

Harian Radar Sorong (19 april 2017), memuat berita mengenai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penandatanganan persetujuan mengalihfungsikan kawasan hutan lindung Gunung Botak, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Hendrik Runaweri, pemerintah daerah mengusulkan alih fungsi kawasan hutan lindung Gunung Botak menjadi hutan produksi seluas 2000 hektar dan Menteri LHK menyetujui seluas 40 hektar. Diberitakan pula, alih fungsi hutan lindung ini untuk kepentingan industri semen PT. SDIC Papua Cement Indonesia di Maruni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam memenuhi bahan baku semen.

Dalam kasus ini, belum ada informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah maupun Menteri memenuhi berbagai persyaratan dan prosedur alih fungsi kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan, seperti: kajian Tim Terpadu, kajian dampak dan kesepakatan tata batas yang melibatkan masyarakat. Karenanya, opini bermunculan bahwa pemerintah abai dalam melaksanakan ketentuan dan akomodatif terhadap kepentingan korporasi.

Tahun 2014, Menteri LHK (ketika itu masih Menteri Kehutanan) menerbitkan keputusan SK 710 tentang perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan, serta penunjukkan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, didalamnya termasuk menetapkan daerah Gunung Botak di Distrik Momiwaren sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan Dokumen KLHS RTRWP Papua Barat (2013), diketahui daerah Gunung Botak merupakan daerah perbukitan dan pegunungan karst, serta kawasan rawan bencana. Sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, idealnya kawasan hutan tersebut dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung.

Kebijakan pemerintah mengalihfungsikan dan memberikan izin tukar guling kawasan hutan dimaksud juga mengabaikan hak dan partisipasi masyarakat adat setempat. Tokoh masyarakat dari marga-marga yang mengklaim pemilik tanah adat setempat, Marga Sayori, Ainusi, Tirirbo dan Mukiri, yang berdiam di Kampung Siep, Yekwandi, Mawi, dan sekitarnya, mengungkapkan kalau belum ada musyawarah dengan pemerintah dan perusahaan membicarakan pemanfaatan kawasan Gunung Botak. (Baca: PT SPCI Membohongi Masyarakat Adat Pemilik Gunung Botak)

Masyarakat adat setempat menceritakan mitologi Gunung Botak berhubungan dengan identitas budaya dan leluhur mereka, seperti kisah lubang batu Yaimeki. Kawasan ini juga merupakan lahan sumber pangan dan tangkapan air. Pengetahuan dan nilai ini jarang dipertimbangkan dalam pemberian keputusan proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah berdalil, ekstraksi potensi pasir kuarsa dari Gunung Botak akan menurunkan harga semen merek Conch yang diproduksi PT. SDIC di pasar lokal sebesar Rp. 57 ribu per sak (Baca: Menghadap Bupati SDIC Janji Turunkan Harga). Selama ini bahan baku pasir kuarsa semen Conch dibawa dari Kalimantan, sehingga menaikkan harga. Namun, anehnya harga semen Conch asal Manokwari dijual didaerah Tual seharga Rp. 46 ribu per sak.

Perubahan kebijakan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok dan didasarkan kalkulasi ekonomi untung rugi semata-mata, hanya akan mendatangkan konflik, ketidakadilan dan diskriminasi, yang menguntungkan kelompok dan individu tertentu. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , , | Komentar ditutup

Tolak Perkebunan Sawit, Masyarakat Adat Moi Palang Jalan

Pagi itu, langit cerah, panas matahari terik membakar kulit. Ratusan warga dari komunitas adat Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat berdatangan ke perempatan jalan masuk ke ibukota Distrik Klaso, menutup jalan sambil membentangkan spanduk, menolak rencana ekspansi perkebunan sawit di wilayah adat mereka.

Aksi pemalangan jalan pada Rabu pagi (22/03/2017) ini dilakukan oleh masyarakat Moi dari tiga Distrik di Kabupaten Sorong, yaitu Distrik Klaso, Saengkeduk dan Distrik Persiapan Selekobo. Bertepatan dengan adanya pertemuan antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan operator perusahaan sawit PT. Mega Mustika Plantation dengan warga setempat, tepatnya di ibukota Distrik Klaso.

PT. Mega Mustika Plantation sendiri adalah satu dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, melalui Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 66.1/127/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di lahan seluas 9.835 ha, berdasarkan izin lokasi Nomor 221/2011 yang terbit pada 23 Desember 2011.

Menurut Agus Kalalu, salah seorang warga Moi, aksi penutupan jalan tersebut adalah wujud rasa frustasi warga, karena sejumlah aksi yang telah dilakukan sebelumnya tidak juga mendapat respons yang baik dari pemerintah dan perusahaan.

“Ini adalah aksi yang kelima kalinya dilakukan oleh warga dari tiga distrik tersebut,” ujar Agus.

Aksi pertama sendiri dimulai di kampung Saengkeduk, yang dilanjutkan aksi kedua di Kampung Klaben di tahun 2012. Aksi ketiga di depan halaman gedung DPRD Kabupaten Sorong pada 2016 dan pada pertemuan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong pada 2016.

David Ulimpa, salah seorang tokoh masyarakat adat Moi yang sekaligus pemilik hak adat atas tanah di Distrik Klaso dalam orasinya menyatakan alasan penolakan atas perkebunan sawit tersebut karena dianggap tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya akan membawa kesengsaraan. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , | Komentar ditutup

Komersialisasi Hutan Adat

Akhir 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan hutan adat kepada sembilan masyarakat hukum adat dari beberapa tempat di Indonesia, dengan total luas hutan adat mencapai 13.100 hektar. Jumlah ini tidak signifikan dibandingkan dengan angka jutaan hektar hutan dan lahan yang dijanjikan untuk diberikan dan diakui kepada rakyat Indonesia selama pemerintahan Jokowi yang sudah lebih dari dua tahun.

Konstruksi tujuan penetapan hutan adat ini umumnya untuk fungsi pokok konservasi atau lindung dan Presiden Jokowi menekankan bahwa hutan adat tidak dapat diperjual belikan saat ini dan hingga anak keturunan. Ketentuan tidak mengkomersialkan hutan adat dan tujuan mengkonservasi hutan adat sejalan dengan persepsi perlunya kepengaturan dan tindakan proteksi terhadap masyarakat adat dari ancaman dan tekanan kekuatan kapital.

Realitasnya dilapangan, keberadaan masyarakat adat atas tanah dan hutan adat terus digerogoti oleh kekuatan kapital melalui berbagai macam cara yang kemudian menyingkirkan (exclusion) dan bahkan menghilangkan akses masyarakat atas tanah dan hutan adatnya. Menurut Derek Hall, dkk (2011), ada empat kekuatan saling terkait dan dibentuk oleh relasi kuasa yang menyingkirkan masyarakat atas tanah, yakni peraturan (regulation) berhubungan dengan aturan negara dan yang berlaku dalam masyarakat; pasar (market) melalui relasi ekonomi yang timpang menyingkirkan masyarakat; legitimasi (legitimation) melalui klaim pemerintah untuk melaksanakan pengatuan dengan alasan ekonomi, politik dan justifikasi moral; dan paksaan (force) dari kekuatan alat keamanan negara militer maupun alat kekerasan pada aktor non negara.

Kebanyakan masyarakat adat dengan modal sosial yang rendah tidak dapat menghindari kekuatan jeratan kapitalisme yang bertahun-tahun menggerogoti secara paksa sistem sosial ekonomi masyarakat dan mengubah sistem nilai atas tanah. Tanah dan hutan adat yang mengutamakan nilai dan fungsi sosial, berubah menjadi sumber daya komoditi komersial dan rebutan klaim pemilikan kelompok ataupun individu tertentu. Jeratan pasar atas kebutuhan subsistensi keluarga membawa mereka dalam kerumitan ekonomi dan tidak jarang desakan subsistensi membuat mereka mengambil keputusan terpaksa dengan menjual mengkomersialkan, seperti tanah, hutan adat dan properti komersial lainnya yang bernilai jual kepada pemilik modal.

Komersialisasi hutan adat yang menyingkirkan masyarakat adat dialami oleh orang asli Papua di Arso, Kabupaten Keerom. Pada Oktober 2011, perusahaan kayu PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry (VCIWI) berhasil mendapatkan surat perjanjian pernyataan pelepasan hak tanah ulayat dari lima pimpinan keret yang mengklaim sebagai pemilik hutan adat setempat. Perusahaan PT. VCIWI merencanakan mengkonversi hutan alam yang berada dipinggir Kali Begonggi untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas 6.000 hektar. Surat perjanjian tersebut juga diketahui oleh Kepala Pemerintah Kampung, Kepala Distrik Arso, Ketua Dewan Adat dan Kepala Suku. Komersialisasi hutan adat melalui surat perjanjian pelepasan hak ini pula yang dipakai menjadi justifikasi untuk perolehan Izin Lokasi (2013) dan Izin Usaha Perkebunan (2015).

PT. VCIWI sudah lama beroperasi bisnis kayu komersial didaerah ini. Perusahaan telah menciptakan ketergantungan masyarakat pada sumber daya kapital yang dikuasai dan dikendalikan perusahaan. Ketergantungan dan hasrat keuntungan kapital ini yang dibayangkan telah mengsandera para elite masyarakat adat setempat untuk melepaskan tanah dan mengkomersialkan hutan adat kepada perusahaan. Selain itu, menggunakan cara-cara tipu daya disertai dengan janji kesejahteraan.

Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis, mengungkapkan “Perusahaan Victory mengatakan akan menggunakan lahan dipinggiran areal perkebunan kelapa sawit PTPN dan PT. Tandan Sawit Papua, kenyataannya mereka mengambil hutan adat yang merupakan daerah segi tiga emas Orang Arso”. Tuamis menyesalkan ketidak jujuran perusahaan dan ketelanjuran tandatangan para tokoh masyarakat. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , | Komentar ditutup