Resolusi Maranatha untuk Hari HAM 2018

Jayapura, 08 Desember 2018

1. Hari ini (08 Desember 2018), menjelang hari HAM (Hak Asasi Manusia) internasional, kami dari perwakilan dan pemimpin masyarakat adat Papua, organisasi masyarakat sipil dan agama, telah berdiskusi dan membahas situasi masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM, baik korban pelanggaran hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya, serta permasalahan tanah dan hutan.

2. Saat ini, masyarakat adat (laki-laki dan perempuan) dan wilayah adat kami sedang terancam dan mengalami tekanan oleh kebijakan dan proyek- proyek pembangunan skala besar, yang hendak dan telah berlangsung di Tanah Adat kami, seperti usaha pembalakan kayu, usaha perkebunan dan usaha pertambangan, untuk tujuan komersial.

3. Kami merasakan dampak, kerugian dan kesusahan hidup dikarenakan aktiftas eksploitasi hasil hutan, penggusuran kawasan hutan dan ekstraksi hasil tambang, seperti hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat, kehilangan hutan dan dusun sumber pangan, hilangnya sungai dan keterbatasan mendapatkan air bersih dan bahan pangan yang layak, serta kehilangan pengetahuan budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami mengalami tekanan intimidasi, kekerasan fisik dan pelanggaran HAM, terjadi konflik dengan perusahaan dan ketidak harmonisan antara masyarakat, termasuk berkonflik dengan penduduk baru datang.

4. Pemerintah menerbitkan kebijakan, program-program dan pemberian ijin usaha kepada perusahaan dan pemillik modal tertentu tanpa ada konsultasi, tanpa ada persetujuan diawal, tanpa ada keterbukaan, tanpa ada informasi yang memadai, tanpa ada penilaian dampak lingkungan yang jujur dan tanpa ada keputusan bebas dari masyarakat. Tanah dan kekayaan alam kami, beralih kontrol dan hak kuasa, pemilikan, dan pemanfaatannya kepada pihak lain yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sebagai pemilik yang sah.

5. Kami mengawasi dan menyoroti lemahnya pengawasan dan adanya pengabaian oleh aparatus penegakan hukum negara atas kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kejahatan lingkungan. Pemerintah belum dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan. Bahkan terjadi kembali dan berulang kali, yakni kekerasan fisik dan verbal dialami oleh pembela HAM dan lingkungan.

6. Kami tegaskan bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam diwilayah adat kami adalah hak dan sumber kehidupan kami, pendukung kehidupan kami selamanya, bukan hanya hari ini saja tapi hingga generasi mendatang.Karenanya, sejak leluhur kami mengajarkan pe rlindungan alam, pemanfaatan tanah secara adil dan bijaksana, damai dan tanpa menimbulkan rasa permusuhan, serta menggunakan pengetahuan dan hukum-hukum masyarakat adat.

7. Kami masyarakat adat Papua (laki-laki dan perempuan) memiliki hak-hak dasar untuk hidup bebas, bebas berekspresi dan berpikir, tanpa diskriminasi, hak atas keadilan dan mendapat perlakuan yang sama didepan hukum, hak untuk tidak disiksa dan tidak diperbudak, hakmenentukan dan berpartisipasi dalam pembangunan, hak atas tanah adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, undang-undang otonomi khusus provinsi Papua, serta instrument internasional mengenai hak-hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial dan budaya. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua, Uncategorized | Komentar ditutup

Masyarakat Adat Mpur Mengembalikan 100 Juta Rupiah Ke Pt Bintuni Agro Prima Perkasa, Sebuah Upaya Untuk Mengambil-Alih Kembali Tanah Mereka.

Pada 5 Juni 2018, masyarakat adat Mpur, orang-orang lembah Kebar, di kawasan Tambrauw, Provinsi Papua Barat bergerak menuju ke tempat di mana bulldozer-bulldozer sedang beroperasi. Sesampainya di tempat itu mereka langsung mengkonfrontasi perusahaan perkebunan PT Bintuni Argo Prima Perkasa yang tengah menggunduli hutan di kawasan tersebut untuk membuat sebuah perkebunan jagung.

Setelah saling meluapkan amarah dalam kata-kata, mereka lanjut menuju kantor lapangan perusahaan. Begitu sampai di kantor, salah satu orang dari marga Ariks menjelaskan bahwa mereka hendak mengembalikan uang yang mereka terima dari perusahaan tersebut beberapa tahun sebelumnya, memegang segepok uang yang dibungkus sejumlah 100 juta rupiah. Semuel Ariks, perwakilan dari marga tersebut, menghimbau para pekerja perusahaan “Kami sudah meminta perusahaan stop bekerja tapi perusahaan tetap membongkar terus. Dengan demikian, tanah adat kami cabut kembali dan uang kami kembalikan. “

Namun tak ada satu pun dari pihak perusahaan yang berani mengambil uang tersebut, karena akan melemahkan klaim perusahaan atas tanah tersebut. Tidak memperdulikan sikap dari pihak perusahaan, Semuel Ariks memutuskan untuk menaruh uang itu di kantor perusahaan dan kembali pulang bersama masyarakat adat yang datang bersamanya. Perusahaan segera membawa uang tersebut pada kepolisian lokal. Polisi lokal sudah berupaya untuk membujuk kaum adat Ariks untuk menerima uang tersebut, namun mereka tetap menolaknya.

Marga Ariks telah mengetahui bahwa pada Februari tahun ini marga Arumi juga telah mencoba mengembalikan uang pada perusahaan, sejumlah 50 juta rupiah, namun terpaksa membawa uang tersebut kembali ke rumah setelah perusahaan menolak keinginan mereka.

Marga Ariks dan marga Arumi, serta empat marga lainnya pemilik tanah adat di Lembah Kebar, dimana PT BAPP sedang mengembangkan perkebunan jagung seluas 19368 hektar, mengaku telah menerima uang dari perusahaan. Masalahnya, ujar mereka, adalah perusahaan tidak sepenuhnya jujur mengenai rencananya, sehingga hal ini tidak bisa dipandang sebagai pelepasan hak atas tanah adat mereka.

Kontak pertama antara para pimpinan marga dengan perusahaan terjadi ketika mereka dipanggil untuk bertemu di desa Arumi. Tak ada yang ingat persis tanggalnya, menurut mereka pertemuan itu terjadi pada akhir 2015. Mereka menunggu sampai jam 3 sore ketika perwakilan perusahaan akhirnya datang dan menjelaskan mengenai rencana mereka untuk menanam jagung di lembah Kebar.

Para anggota marga bersaksi perihal pihak perusahaan yang berkata bahwa rencana mereka hanyalah melakukan uji-coba studi perkebunan selama dua tahun. Para anggota klan dibuat yakin bahwa mereka hanya menggunakan areal tanah padang rumput yang tidak luas. Saat pertemuan itu terjadi perusahaan justru telah menanam jagung dalam satu areal alang-alang. Perwakilan perusahaan menawarkan uang ‘tali asih’. Arti istilah ini sebenarnya agak ‘kabur’ namun cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Tanah Papua. Walaupun istilah itu sebenarnya arti ‘ikatan persahabatan,’ maksud perusahaan adalah mendapatkan tandatangan pemilik hak ulayat sebagai bukti ‘pelepasan hak atas tanah’. Uang yang ditawarkan sebesar 50 atau 100 juta Rupiah untuk setiap marga. Setelah semua marga menerimanya, pada sore harinya perwakilan perusahaan dan masyarakat meninggalkan tempat pertemuan.

Tak satupun dari marga-marga tersebut menyangka kalau mereka telah memberikan tanah leluhur mereka kepada perusahaan sore itu. Mereka bersaksi bahwa informasi yang disampaikan pada mereka sangat minim dan menyesatkan. Pihak perusahaan, kata mereka, bahkan tidak menyebut nama perusahaan. Orang-orang yang berbicara pada pertemuan tersebut seolah-olah sedang merencanakan untuk mengimplementasi sebuah program yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tambrauw. Tak ada peta yang diperlihatkan saat itu, mereka juga tidak diajak untuk berpartisipasi dalam menukur batas tanah setiap marga. Mereka juga tidak diberikan salinan dari dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan oleh perusahaan, semuanya dipegang oleh perusahaan.

Ternyata perusahaan tidak hanya membuka padang rumput namun mulai melakukan penggundulan hutan, termasuk dusun sagu. Ketika ini terjadi, masyarakat mulai protes. Mereka menantang perusahaan di lapangan, namun akhirnya harus membubarkan protes ketika polisi dan tentara bersenjata lengkap datang.

Sekarang ini ada sekitar sepuluh anggota Brimob yang bertugas untuk melindungi perusahaan. Suasana intimidasi ini membuat masyarakat lokal menjadi berhati-hati untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap perkebunan, namun gelombang protes terus berlanjut.

Masyarakat juga sudah meminta dukungan gereja perihal kasus ini. Tahun lalu, setelah perwakilan sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia Tanah Papua) berhasil memperoleh dokumen dari perusahaan, masyarakat menemukan bukti bahwa perusahaan sudah memiliki izin yang disahkan oleh Bupati. Izin ini meliputi 19368 hektar tanah perkebunan yang meliputi keseluruhan lembah Kebar, lebih dari 40 km dari ujung ke ujung.

Oleh karena protes tersebut masyarakat mulai menyadari bahwa projek perusahaan tidak ada kaitannya dengan Dinas Pertanian pemerintah melainkan dikelola oleh PT Bintuni Agro Bima Perkasa. Saat itu juga mereka sadar bahwa itu adalah perusahaan yang sama yang bertemu dengan mereka pada 2014 di kantor distrik (camat), pada saat itu perusahaan tersebut mengajukan izin untuk sebuah perkebunan kelapa sawit. Kala itu masyarakat menolak proposal tersebut dengan tegas.

Dari cerita ini, cukup jelas bahwa ini merupakan sebuah kasus perampasan tanah. Perusahaan tidak melakukan sebuah pendekatan yang baik dan jujur dengan enam marga di wilayah itu, yang mana secara hukum Indonesia merupakan pemilik sah atas tanah-tanah yang dimaksud. Cerita atau kejadian seperti ini merupakan hal yang cukup sering terjadi di Tanah Papua, dimana pihak perusahaan yang telah berhasil membujuk para kepala suku atau kepala marga untuk menandatangani dokumen apasaja sebagai bukti sah bahwa masyarakat telah menyerahkan hak kolektif mereka atas tanah yang dimaksud. Hal ini mudah terjadi juga karena hukum pertanahan masih sangat ambigu dan kurang spesifik, sehingga sulit untuk menjadi perlindungan formal bagi masyarakat adat, apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang jahat dan sangat kuat.

Sekarang ini, masyarakat Kebar menggugat perusahaan agar izinnya dicabut. Setelah diperiksa, ternyata banyak sekali ketidakberesan yang cukup serius dalam izin-izin tersebut, sehingga ini merupakan tuntutan yang sangat wajar.

Pertama, tidak adanya AMDAL dari proyek terkait. Kerangka Acuan sudah disiapkan pada April 2016, namun proses dalam membahas dokumen terakhir ditunda oleh karena adanya penolakan. Hal ini berarti tidak adanya evaluasi dari efek lingkungan dibuatnya perkebunan di kawasan lembah Kebar yang mempunyai keberlimpahan ekologis, suatu lansekap di Papua yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lembah Kebar dengan ketinggian yang sedang, dipenuhi rerumputan dan rawa-rawa yang melintasi hutan, kawasan yang biasanya rumah bagi komuniti-komuniti ekologis yang unik dan sangat memungkinkan terdapat spesies-spesies yang endemik. Namun hampir seluruh bagian bawah lembah Kebar ini termasuk di dalam izin area perkebunan. Perusahaan juga belum melakukan evaluasi dampak perkebunan pada dua area konservasi seperti Arfak dan pegunungan Tambrauw yang mengelilingi lembah tersebut. Evaluasi juga tidak dilakukan untuk mengetahui efek dari jumlah besar limbah kimia agrikultur yang sudah pasti akan mengalir ke hulu sungai Kamundan yang nanti akan mengotori sungai sepanjang ratusan kilometer melalui hutan dan rawa-rawa di Semenanjung Kepala Burung/Domberai. Tidak pula ada studi mengenai dampak perkenalan pertanian berpola industri dan skala besar pada masyarakat adat di lembah Kebar, yang juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka perihal dampak proyek tersebut dalam hidup mereka.

Izin pelepasan kawasan hutan untuk lahan-lahan tersebut adalah sangat bermasalah. Izin ini diterbitkan oleh mantan menteri kehutanan Zulkifli Hasan di hari terkahirnya dalam jabatan sebagai menteri kehutanan, yakni pada 29 September 2014, yang mana pada waktu itu ia sibuk membersihkan mejanya dengan menandatangani semua permintaan perizinan yang ditunda, yang dalam banyak kasus pengesahan perizinan ini tidak melalui proses yang teliti. Dalam hal ini, surat keputusan yang ia tandatangani menyatakan bahwa dari 32390 hektar lahan diminta, sekitar 13021 tidak akan dilepas karena merupakan hutan primer, sehingga hanya 19368 hektar yang akan dilepas. Anehnya, peta yang menyertai surat keputusan tersebut memperlihatkan 32390 hektar penuh–seseorang telah melakukan kesalahan dalam buat peta. Lahan sebesar 13021 ha ini sekarang tidak mendapatkan perlindungan dari negara.

Lebih jauh lagi, surat keputusan pelepasan kawasan hutan sangat jelas menyatakan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk minyak sawit, namun perusahaan yang beroperasi justru menanam jagung. Apa yang sepertinya terjadi adalah, ketika diketahui bahwa proyek kebun kelapa sawit akan banyak menuai penolakan, pihak perusahaan kembali mendekati Bupati Tambrauw, Gabriel Asem dengan rencana baru. Pada 28 September 2015 ia mengeluarkan surat izin lokasi untuk perusahaan (SK 521/296/2015), dan di hari yang sama juga, ia mengeluarkan surat izin usaha tanaman pangan. (SK 521/297/2015).

Kedua izin tersebut seluas 19,368 hektar, luas sama dengan yang dilepas dari kawasan hutan oleh Zulkfli Hasan. Namun kali ini, peta izin hanya tunjukkan areal yang bukan hutan primer, tanda perusahaan dan pemerintah daerah sudah sadar atas kesalahan yang dibuat oleh mantan menteri tersebut.

Sudah cukup jelas bahwa proses perizinan untuk perkebunan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya izin lokasi diterbit terlebih dahulu, izin yang berlaku selama tiga tahun, sehingga perusahaan dapat melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk mempersiapkan AMDAL. Setelah semua ini telah dipenuhi, surat izin usaha dapat dikeluarkan (peraturan yang relevan adalah Regulasi Menteri Pertanian 39/2010 tentang izin usaha tanaman pangan). Menurut regulasi Menteri Kehutanan sendiri yang berlaku pada September 2014 (Regulasi Menteri Kehutanan 33/2010 dan 29/2014), bahwa hutan tidak bisa dilepas bila perusahaan belum memiliki izin usaha (sehingga mereka harus melalui proses EIA terlebih dahulu). Kendati demikian, Zulkifli Hasan sering mengabaikan regulasi yang ia buat sendiri sebagaimana ia telah melepas 900,000 hektar kawasan hutan Papua selama lima tahun ia menjabat sebagai menteri kehutanan.

Perusahaan akhirnya menggunakan izin usahanya yang cacat hukum bersama izin dari masyarakat untuk mengelola tanah adat yang mereka peroleh melalui tipu daya untuk mendapatkan Hak Guna Usaha yang akan berlaku selama 35 tahun.

Perusahaan juga menggunduli hutan yang sudah diatur sebagai Kesatuan Hidrologi Gambut dengan fungsi lestari, dan dengan demikian mereka telah melanggar peraturan 57/2016 yang melarang penggundulan atas zona-zona ini, meski perusahaan bersangkutan sudah memiliki izin.

Kawasan rawa-rawa ini merupakan habitat utama bagi pohon sagu, sumber pangan pokok tradisional bagi orang Papua di lembah Kebar. Perusahaan menyisakan beberapa pohon sagu ketika menggunduli hutan, dan sekarang pohon-pohon tersebut dikelilingi oleh tanaman jagung, sehingga membuat pohon sagu menjadi rentan keberadaannya dikarenakan kawasan-kawasan yang tadinya basah sekarang telah mengering.

PT Bintuni Agro Prima Perkasa adalah salah satu dari sekitar sepuluh perusahaan perkebunan di Tanah Papua yang terhubung dengan Salim Group. Tiga perusahaan sedang aktif membuka hutan dan tanah lainnya, yaitu: PT Rimbun Sawit Papua, PT Subur Karunia Raya, dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa, dan ketiga perusahaan tersebut semuanya ditentang oleh komunitas masyarakat. Ada tiga lagi yang diyakini mempunyai izin lengkap sehingga mungkin akan mulai beroperasi dalam waktu dekati: PT Menara Wasior, PT Tunas Agung Sejahtera, dan PT Permata Nusa Mandiri.

Tak ada satupun dari perusahaan yang disebut di atas dimiliki secara langsung oleh Antoni Salim sendiri, namun banyak sekali bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dikendalikan oleh Salim Group, mungkin sekali melalui praktik “nominee agreement” yang memungkinkan bagi pemilik benar yang akan dapat untung dari usaha (beneficial owner) untuk tidak tercantum dalam daftar saham. Salim Group tidak pernah membantah secara publik kaitannya dengan perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut, yang sekarang ini beroperasi di bawah nama Indogunta Group.

Sebagai salah satu dari produsen makanan olahan terbesar di Indonesia, Salim Group adalah pengkonsumsi besar jagung. Mereka menggunakan jagung untuk usaha makanan ringan, yang mana usaha Indofoodnya beroperasi bersama dengan Pepsico. Usaha patungan ini, Indofood Fritolay Makmur memiliki franchise untuk produk Pepsico di Indonesia, seperti merek snack Cheetos dan Doritos. Keluhan mengenai hak pekerja di perusahaan perkebunan sawit IndoAgri yang dimiliki Salim Group, serta keluhan yang tidak spesifik perihal keterlibatan Group dalam penggundulan hutan dan sengketa sosial/lahan, sudah membuat Pepsico menekan Salim Group bahwa kerjasama antara dua perusahaan tidak akan lagi menggunakan minyak kelapa sawit dari IndoAgri pada Januari 2017. Komitmen ini diberlakukan hanya untuk minyak sawit saja, belum ada komitmen yang spesifik mengenai jagung.

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , | Komentar ditutup

“Hutan sumber Kehidupan Kami, bukan Kelapa Sawit”

“Protes telah disampaikan sejak tahun 2015, tetapi jawabannya justru lahir ijin pelepasan hutan”

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil melakukan aksi protes ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada jumat (23/03/2018), protes tersebut terkait pemberian ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW) di daerah Kali Wosimi, Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Penolakan masyarakat terhadap pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan sawit ini telah disampaikan ke KLHK sejak 2015 silam, akan tetapi hingga kini tak ada respon dari pihak kementerian. Namun, berbalik fakta atas penolakan Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar justru mengeluarkan ijin SK No. 16/1/PKH/PMDH/2017, tertanggal 20 September 2017 lalu kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW).

Dalam aksi tersebut hadir juga perwakilan masyarakat sipil dari Wasior, Teluk Wondama, Stephanus Marani yang menyampaikan bahwa aktivitas mengancam dan akan menghilangkan tempat hidup masyarakat adat Suku Wondamen, Torowar dan Mairasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Yohanes Akwan, ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat bahwa, pemberian ijin sepihak yang datang dari Jakarta sangat merugikan masyarakat asli Papua.

“Hutan merupakan sumber kehidupan kami, bukan kelapa sawit, kami tidak mungkin makan sawit jika dusun sagu kami berubah menjadi perkebunan sawit” Ujar Yohanes dalam orasinya.

Menurutnya, masyarakat yang dikawasan ini pernah menjadi korban kekerasan aparat keamanan pada tahun 2001. Sebagaimana diketahui peristiwa Wasior berdarah yang terjadi pada tahun 2001 oleh Komnas HAM pada tahun 2004 telah dinyatakan sebagai kasus PELANGGARAN HAM BERAT. Peristiwa Wasior Berdarah terjadi selama kurun waktu April- Oktober 2001.

Juli 2004, Tim Adhoc Papua dari Komnas HAM yang menyelidiki kasus Wasior Berdarah 2001 dan Wamena Berdarah 2003 menemukan beberapa fakta, meluasnya kekerasan dan menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan yang terstruktur oleh militer Indonesia baik TNI/POLRI.

Sementara itu direktur Yayasan Pusaka, Franky Samperante menyoroti tidak konsistennya pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurutnya, sepanjang tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan terhadap 3 perusahaan di Papua yang luasnya mencapai 60.000 ha. Tak hanya perusahaan perkebunan, pemberian ijin juga diikuti perusahaan pertambangan yang luasnya capai 85.000 ha. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , | Komentar ditutup

Mereka sedang membunuh Koroway dengan air perak dan logam mulia

[foto ini yang beredar di media sosial menunjukkan orang yang ingin buka landasan helikopter untuk membawa peralatan penambangan mas liar di wilayah Koroway. Ternyata tahun 2015 sudah ada penambang liar masuk wilayah ini]

Awal tahun ini beberapa foto aksi penambangan emas liar di Koroway menjadi viral di media sosial. Foto-foto yang memotret aktivitas pembangunan landasan helikopter untuk bongkar muat logistik penambangan tersebut diduga diambil dekat kepala sungai Deiram. Benar atau tidaknya aktivitas dalam foto tersebut belum bisa dikonfirmasi. Meski demikian, hal serupa pernah terjadi di wilayah Danowage. Kejadian ini terjadi tiga tahun yang lalu, kurang lebih pada tahun 2015. Hal ini diketahui berdasarkan laporan anak-anak sekolah di Koroway. Mereka bercerita kepada guru mereka tentang aktivitas penambangan emas liar di Donowage itu. Anak-anak sekolah ini pada umumnya bekerja pada pengusaha tambang emas itu.

Artikel ini dituliskan berdasarkan pengakuan empat anak sekolah di Koroway kepada seorang guru mereka yang dituturkan pada awal bulan Februari 2018. Nama guru dalam artikel ini tidak disebutkan sedangkan nama murid-murid yang memberikan pengakuan bukanlah nama sebenarnya.

Air perak
Yakobus bercerita bahwa dia bekerja kepada penambang emas di daerah Tanah Longsor, arah selatan dari Danowage yang dapat ditempuh selama 15 menit menggunakan katingting (perahu motor kecil). Kepada guru gurunya Yakobus menceritakan bahwa dia bekerja pada penambang orang rambut lurus (sebutan untuk pendatang, non-Papua), berasal dari daerah Bugis. Dia bertugas untuk membangun base camp, membawakan peralatan, membelah kayu bakar dan pekerjaan umum lainnya. Namun Yakobus mengaku  ikut menyaksikan bagaimana proses penambangan tersebut dari awal hingga akhir. Yakobus bekerja untuk orang yang biasa dipanggil Koprak.

Kepada gurunya Yakobus mengatakan orang-orang yang menambang emas itu menggunakan alat alkon, karpet, saringan kain, kuali dan juga air perak

Air perak itu berat sekali, hanya setengah jerigen (minyak goreng). Tapi itu berat sekali sampai saya tidak bisa angkat” kata Yakobus.

Yakobus menjelaskan dengan sederhana bahwa air perak itu bentuknya bulat-bulat macam di luar angkasa. Ia membandingkan berat jerigen air perak itu dengan baterai aki solar panel yang beratnya sekitar 48 kilogram.

Air perak yang di maksud Yakobus tentunya adalah air raksa atau merkuri yang merupakan logam berat.

“Apakah air perak itu dibuang ke dalam kali?” kurang puas dengan jawaban Yakobus, gurunya memperjelas pertanyaannya.

Yakobus menjawab tidak.  Penambang emas liar itu menggunakan air perak untuk untuk memproses emas lainnya.

Namun gurunya masih belum puas terhadap jawaban itu sehigga ia meminta Yakobus menjelaskan bagaimana air perak itu digunakan.

Yakobus menceritakan bahwa air perak digunakan untuk memisahkan emas dengan pasir hitam. Caranya,  campuran pasir hitam dan emas dituangkan air sedikit dengan air perak kemudian diaduk-aduk. Lalu secara otomatis emas akan berpisah dengan pasir, lalu emasnya diambil sedangkan sisa air, pasir hitam dibuang. Air perak dituangkan ke botol, lalu disaring dengan kain untuk memisahkan air dengan air perak.

“Setelah itu air perak ditampung untuk dipakai lagi sedangan air sisa hasil penyaringan dibuang,” ungkap Yakobus.

Yakobus tidak tahu jika air sisa yang mengandung air perak yang dibuang itulah yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Yakobus mengatakan air sisa tersebut dibuang sembarangan, dibuang ke semak-semak, ke tanah bahkan ke sungai.

Hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat Korowai mengingat sungai Deiram merupakan tempat masyarakat Korowai menggantungkan hidupnya, mulai dari transportasi, sumber makanan, sampai sumber air bersih.

Dari pekerjaanya itu Yakobus menerima Rp900 ribu selama bekerja 12 hari kepada penambang tersebut. Selama dua belas hari merekabekerja  menambang emas di situ, hasil yang didapatkan sangat sedikit. Sehingga setelah dua belas hari, mereka menghentikan proses penambangan di titik tersebut dan berpindah ke Yaniruma. Para penambang pun mengajak Yakobus untuk ikut ke Yaniruma, namun Yakobus menolak dengan alasan ia ingin beribadah, karena waktu itu hari Sabtu. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , | Komentar ditutup

Salim Group dan Konflik Lahan di Tanah Papua

Pada Mei 2016, awasMIFEE menerbitkan sebuah berita berjudul “The Salim Group’s secret plantation in West Papua” (Perkebunan Terselubung Salim Group di Papua Barat), tentang empat konsesi yang dimiliki oleh Salim Grup di Papua Barat. Satu setengah tahun setelahnya, Salim Grup masih memperluas konsesinya, hal yang mengancam  hutan Papua.

Salim Group adalah konglomerat industri yang beragam yang berkembang pesat selama kediktatoran Suharto. Sang pendirinya adalah Soedono Salim (Liem Sioe Liong), seorang mitra bisnis presiden yang paling terpercaya, dan melalui jaringan patronase dia juga membantu anggota-anggota keluarga dan kroni Suharto dalam membangun kerajaan bisnis mereka sendiri. Ketika pemerintah dan ekonomi ambruk pada tahun 1998, Salim mendapatkan pukulan yang lebih keras ketimbang para pesaingnya. Namun, anaknya, Anthony, telah membangun kembali kerajaan bisnis mereka. Merek perusahaan mereka yang paling terkenal berada di bawah label Indofood, termasuk mie instan Indomie.

Divisi perkebunan utama Salim Group, yang terdaftar di bursa efek Singapore, adalah Indofood Agri Resources. Anthony Salim adalah Presiden Direkturnya Indofood (perusahaan induknya Indo Agri Resources) dan memegang saham penting (meski bukan mayoritas saham). Namun, ada pengelompokan kelapa sawit lainnya yang belum diketahui secara luas yang juga bagian dari Salim Group. Sebelumnya perusahaan-perusahaan ini pakai nama Gunta Samba Group, khususnya ketika mereka sedang melakukan perekrutan pekerja lewat iklan-iklan dll, meski sekarang ini mereka sudah ganti nama menjadi Indogunta Group. Konsesi perkebunan yang diketahui di bawah Grup ini semuanya berlokasi di Kalimantan dan Papua. Struktur organisasi Indogunta dan bukti yang menghubungkannya dengan Salim Grup akan diperiksa secara rinci di bawah ini.

Indogunta Grup di Tanah Papua

Di Papua, Salim Group memiliki dua perkebunan kelapa sawit dan satu perkebunan jagung yang sudah membuka lahan, semua perkebunan ini hanya memulai melakukan penanaman dalam tiga tahun terakhir. Perusahaan ini juga memiliki dua konsesi lainnya yang ditenggarai memiliki sebagian besar izin yang diperlukan untuk beroperasi dan beberapa anak perusahaan lagi yang masih terhambat masalah perizinan. Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat setempat telah muncul di beberapa konsesi ini, dan ada risiko tinggi bahwa konflik serupa akan muncul di tempat lainnya. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , , , , , , , | Komentar ditutup

29 September 2014, satu hari yang buruk bagi hutan Papua Barat

Pada September 2014, di bulan terakhir sebelum berakhir jabatannya sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, secara gegabah memberikan izin pada industri penebangan kayu dan perkebunan untuk memanfaatkan hutan Papua Barat sebesar ratusan ribu hektar.

Pada 9 Juli 2014 Joko Widodo memenangkan pemilihan Presiden, sementara itu Zulkifli Hasan, yang berasal dari Partai Amanat Nasional, yang tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan baru dan oleh karena pengetahuan bahwa ia tidak akan memegang jabatannya lebih lama, Ia memanfaatkan waktu singkatnya untuk menerbitkan Surat-Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Hingga hari terakhirnya di kantor kementerian, Ia telah menerbitkan lebih dari 100 Surat Keputusan. Banyak dari SK ini merupakan konsesi-konsesi baru bagi perusahaan kayu dan hutan tanaman industri, atau pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan-perusahaan sawit.

SK-SK tersebut diterbitkan di kawasan-kawasan hutan di seluruh Indonesia, kendati demikian Tanah Papua merupakan salah satu wilayah yang paling terkena dampak SK tersebut. Sejak akhir Agustus hingga akhir September, sepuluh perkebunan kelapa sawit diberikan surat izin pelepasan kawasan hutan (212.216 hektar), lima lagi diberikan izin prinsip pelepasan hutan (173.389 ha), dua perusahaan hutan tanaman industri mendapatkan izin (178.980 ha), dan juga satu konsesi sebagaimana juga satu perusahaan pembalakan kayu (144.509). Terdapat total 799,055 ha—sebuah area yang luasnya lebih besar dari pulau Bali telah ditentukan nasibnya hanya dalam waktu sekitar sebulan. Hampir separuh dari izin-izin ini ditandatangani hanya dalam sehari: pada hari terakhir Zulkifli Hasan menjabat, tepatnya pada 29 September 2014.1  Oleh karena terburu-buru menandatangani, perlindungan lingkungan diabaikan, sebagaimana yang akan dicatat di bawah. Read More »


  1.  Ia meninggalkan posisinya pada 1 Oktober, seminggu sebelum transisi resmi kabinet baru, oleh karena ia ditunjuk mendapatkan posisi sebagai kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR), kedudukan yang sampai sekarang masih dijabatinya.  

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , , , , , , , , | Komentar ditutup

Pernyataan Sikap Aksi Hari HAM 2017 di Merauke

Setiap tanggal 10 Desember di Tanah Papua, pasti ada aksi peringatan hari HAM. Tentu saja, salah satu perhatian besar adalah tindakan kekerasan dari TNI/Polri. Selama tahun 2017, seperti setiap tahun, banyak orang Papua ditembak mati oleh aparat. Namun persoalan hak-hak Economi, Sosial dan Budaya juga semakin terkemuka dalam wacana aktivis HAM – seperti dala pernyataan sikap dari aksi-aksi yang dilakukan di Sorong dan Jayapura tahun ini.

Di Merauke, ratusan orang ikut aksi demo ke DPRD tanggal 11 Desember (karena tanggal 10 adalah hari minggu). Ini pernyataan sikap mereka:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Desember 1948, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua bangsa tentang manusia dan kemanusiannya. Bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki kodrat sebagai makluk mulia ciptaan Tuhan yang harus dilindungi. Manusia berhak atas hidup yang bebas, tanpa perbudakan, intimidasi, apalagi pembunuhan.

Deklarasi tersebut berhasil menjawab keprihatinan bangsa-bangsa, serta banyak negara-negara yang mengalami dampak buruk tragedi Perang Dunia I dan Perang Dunia II 1948. Sehingga deklarasi tersebut ditindaklanjuti, dengan berbagai konvenan internasional. Konvensi Internasional tersebut diterjemahkan menjadi peraturan perundang-undangan HAM nasional di setiap negara.Seperti Konvenan Internasional Hak Sipil Politik ( SIPOL), Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB). Selanjutnya, Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghapusan Diskiminasi Rasial (CERD), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak (CRC). Inilah Konstitusi HAM Internasional yang telah didukung dan diratifikasi oleh negara-negara anggota untuk memenuhi, melindungi, menghormati manusia di setiap negara.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut mendukung keputusan internasional tersebut degan meratifikasi (mengesahkan), keputusan tersebut setelah kejatuhan resim kediktatoran Soeharto pada 1998. Dengan mengeluarkan produk undang-undang HAM Nasional No 39 tahun 1999. Diikuti dengan Undang-Undang Peradilan HAM Nasional No 26 Tahun 2000.

Pada tahun 2005 Indonesia ikut meratifikasi Konvenan EKOSOB dengan UU No 11 Tahun 2005 dan UU No 12 Tahun 2005 untuk Hak-hak Sipil Politik. Tetapi dalam prakteknya masih belum bisa terlepas dari tindakan-tindakan pelanggran HAM terhadap warga negaranya. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM Nasional, seolah-olah menjadi instrument tanpa kekuatan, karena belum mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Undang-Undang Peradilan HAM Nasional yang tidak banyak bekerja. Sehingga yang terjadi adalah konflik HAM kolektif yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak ada solusi yang benar-benar dapat menyelesaiakan persoalan HAM nasional secara tuntas.

Seperti itu juga yang terjadi di Papua, sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua memiliki sejarah integrasi yang berbeda. Berbagai operasi militer yang menjadi satu kesatuan progam nasional sejak 1961, diperparah 1967 dengan diisinkannya PT Freeport mengelolan SDA Papua. Justru ini menjadi salah satu penyebab persoalan HAM di Papua. Untuk pelanggaran Hak-hak SIPOL belum ada satu persoalan yang benar-benar diselesaikan, seperti Peristiwa Arfai 1965, Peristiwa Mapenduma 1976, Peristiwa Mapenduma 1996, Peristiwa Biak Berdarah 1998, Peristiwa Wamena Berdarah 2000, Peristiwa Merauke Berdarah 2000, Pembunuhan Theys Hiyo Eluay 2001, Peristiwa Abepura Berdarah 2006. Semua peristiwa itu disertai dengan penangkapan, penyiksaan, dan pemenjarahan orang Papua. Read More »

Posted in Berita Merauke | Tag , , , , | Komentar ditutup

Polemik Tanah Marga di Kampung Bupul, Saat Hutan Berubah Jadi Kebun Sawit

Konflik lahan masih jadi persoalan perkebunan sawit di Merauke

Dua anak berlari ke arah hutan. Awalnya pepohonan terlihat rimbun, namun semakin jauh melangkah, yang nampak terlihat adalah hamparan luas pohon-pohon tumbang.

Keduanya menyaksikan dengan seksama alat-alat berat berwarna hijau sedang bekerja membersihkan pohon-pohon itu. Di kejauhan, suara-suara pohon yang roboh terdengar jelas. Beberapa kali tangan mereka menunjuk alat-alat berat yang sedang beraktifitas di tempat yang agak jauh.

“Itu beko, kaka. Beko itu alat berat, dozer (bulldozer). Beko tiap hari kerja bersihkan kami pu hutan,” seru Agustinus.

Agustinus berpostur langsing, sedangkan temannya Yupens bertubuh gempal. Mereka sama-sama duduk di kelas 5 SD YPPK Santo Petrus di kampung Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua.

Kaka, hutan ini tempat kami main panah-panah, tombak, cari burung. Di ujung situ ada sungai. Selesai main di hutan, kami biasa mandi di sungai,” tambah Yupens.

“Pak guru pernah bilang kalau nanti ada sawit dan limbah sawit su masuk sungai, kami tra boleh lagi mandi di sungai.”

***

Kampung Bupul,-tempat Yupens dan Agustinus tinggal, tidak jauh dari jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul. Dari Kota Merauke ke Bupul dapat ditempuh dalam waktu 3-4 jam.

Berjalan menuju Bupul, maka pos-pos tentara akan terlihat. Hal ini tak lepas karena wilayah tersebut berdekatan dengan perbatasan Papua New Guinea.

Masyarakat adat Bupul sebagian besar adalah suku Yei. Namun secara struktur, ada yang menyebut bahwa mereka adalah sub suku dari suku besar Malind. Aktivitas masyarakat umumnya bergantung pada hutan.

Hutan yang ditunjuk oleh Agustinus dan Yupens merupakan hutan adat milik marga Wonijai. Hutan adat milik marga Wonijai itu saat ini telah dibayar oleh perusahaan, baik lewat persuasi halus hingga melibatkan aparat. Perusahaan memenuhi mereka dengan janji-janji akan “hidup yang lebih baik”. Sebagian warga setuju untuk melepaskan tanah adat mereka. Sisanya yang kontra, menganggap upaya ini tak lebih motif menguasai tanah adat warga Wonijai.

***

Suatu malam di tahun 2015. Sejumlah orang bertamu ke rumah Simon Wonijai. Mereka adalah perwakilan perusahaan. Seorang diantaranya bertubuh tegap, khas anggota aparat. Tujuannya mencari tete Simon. Namun, sudah tiga hari kakek berumur 68 tahun itu tak bisa ditemui.

“Saya sengaja menghindar,” kata Simon Wonijai, saat saya jumpai di rumahnya pertengahan Oktober lalu. “Mereka mau minta tanda tangan saya sebagai kepala marga, [untuk urusan pelepasan tanah] mereka bawa polisi berpakaian preman malam itu.” Read More »

Posted in Berita Merauke | Tag , , , , , , | Komentar ditutup

Pernyataan Maranatha (tentang perizinan industri sumber daya alam dan hak masyarakat adat Papua)

Kami sebanyak 42 peserta Lokakarya Review Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua, terdiri dari perwakilan masyarakat adat Suku Awyu (Boven Digoel), Suku Yerisiam (Nabire), Suku Amungme (Mimika), Suku Armati (Sarmi), Suku Manum dan Abrar, Marap (Keerom), Suku Elseng (Jayapura), dan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Papua dan Jakarta, berkumpul di Kesusteran Maranatha, Waena, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada 21 dan 22 November 2017, berdiskusi dan membahas kebijakan perijinan pemanfaatan sumberdaya alam, tata kelola hutan dan lahan, praktik dan dampak aktifitas investasi terhadap masyarakat, serta upaya melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Pertemuan ini dihadiri narasumber instansi pemerintah di tingkat provinsi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan.

Pertemuan dilaksanakan pada saat bertepatan terjadinya krisis Tembagapura, kekerasan dan pelanggaran HAM diberbagai tempat di tanah Papua, kriminalisasi masyarakat adat, perampasan tanah, pengrusakan kawasan hutan dan penghancuran tempat penting masyarakat adat. Hal ini terjadi karena antara lain ekspansi modal dan investasi industry ekstraktif pemanfaatan sumber daya alam yang melanggar hak-hak dasar masyarakat adat Papua (perempuan dan laki-laki), tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua (perempuan dan laki-laki), ketidak adilan pembagian manfaat, kesewenang-wenangan apparatus negara, tidak adanya transparansi, korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Kami mencatat bahwa pemerintah sedang mengusahakan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi berbasis sumberdaya alam dalam skala luas. Investasi diharapkan dapat menciptakan multiefek pada sektor yang lain, meningkatkan penerimaan pendapatan masyarakat dan negara. Berdasarkan Data Statistik tahun 2017, diketahui jumlah proyek investasi pada tahun 2010 sebanyak 118 unit dengan nilai investasi yang terealisasi sebesar rata-rata Rp. 10,6 Triliun dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 213 unit dengan nilai investasi yang terealisasi sebesar rata-rata Rp. 130,3 Triliun. Kebanyakan minat dan proyek investasi tersebut berasal dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam diskusi, pemerintah mengakui adanya isu permasalahan social budaya dan ekonomi, seperti: tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak atas tanah, adanya konflik tanah melibatkan pemilik tanah, perusahaan dan pemerintah, masyarakat belum diberdayakan secara layak, pemerintah belum menghasilkan kebijakan dan program yang mendukung usaha mandiri masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, pemerintah masih tergantung pada pemodal besar, belum adanya master plan penanaman modal, tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan beroperasi dengan cara melanggar ketentuan, pengalihan saham perusahaan tanpa persetujuan masyarakat dan pemerintah, pemerintah lemah dalam pengawasan terhadap perusahaan, dan sebagainya.

Kami juga mendiskusikan hak-hak legal masyarakat adat, hak memperoleh keadilan dan bantuan hukum, hak menentukan pembangunan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak hidup layak, hak perempuan dan anak, hak atas informasi dan hak atas lingkungan hidup. Kebijakan dan program pemerintah belum sepenuhnya menampakkan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut. Demikian pula, perusahaan tidak punya komitmen dan upaya untuk menghormati terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, serta mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Komentar ditutup

Kronologis Kasus Kekerasan Aparat BRIMOB PT. PPM terhadap Masyarakat Pemilik Tanah Adat di Sorong Selatan

Sejak September hingga saat ini, ada tujuh marga pemilik tanah adat di Kampung Puragi, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, yakni Marga (1) Gue, (2) Atoare, (3) Mengge, (4) Bumere, (5) Kawaine, (6) Oropae 1, (7) Oropae 2, mereka masih melakukan “pemalangan secara adat” untuk menghentikan aktivitas dan membatasi lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PT. PPM) di lokasi bernama Ureko hingga Nyono.

Alasan warga melakukan pemalangan karena sejak pembongkaran hutan pertama hingga penanaman, dan kembali perusahaan membuka hutan baru di tanah adat marga ini pada September 2017 hingga saat ini, perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya, bermusyawarah dengan masyarakat untuk menyepakati status lahan, kompensasi atas kerugian dan kehilangan sumber kehidupan masyarakat, hasil hutan dan dusun pangan. Perusahaan juga tidak secara terbuka membicarakan program pemberdayaan hak-hak social ekonomi dan budaya.

Perusahaan mengabaikan hukum adat dan tuntutan masyarakat, mereka terus melakukan aktivitas pembongkaran dan penggusuran hutan. Adapun kontraktor terkadang mengatakan akan segera mengurus dan memenuhi tuntutan masyarakat, akan tetapi tidak pernah terjadi hingga saat ini.

Hal ini semakin membuat ketegangan antara masyarakat dan perusahaan meningkat. Perusahaan menggunakan aparat Brimob yang berjaga diareal perusahaan. Petugas Brimob terlibat melakukan aksi kekerasan, intimidasi dan membuat ancaman-ancaman melakukan tindakan pemukulan, penangkapan dan kekerasan lainnya.

Berikut kronologis kekerasan dialami anggota marga dari Kampung Puragi yang melakukan aksi pemalangan dan mengalami ancaman dan tindakan kekerasan, sebagai berikut: Read More »

Posted in Seputar Tanah Papua | Tag , , , , | Komentar ditutup