(Merauke, Sept 2013) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam skema MIFEE, mega proyek pengembangan bisnis pangan dan energi skala luas di Merauke, masih belum memenuhi janjinya untuk merekrut tenaga kerja lokal. Padahal sewaktu meminta lahan, perusahaan sering mengumbar janji untuk merekrut tenaga kerja lokal.
Di Kampung Zanegi, perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Selaras Inti Semesta (SIS), yang beroperasi disana semenjak tahun 2010, tenaga kerja asal Zanegi keseluruhannya hanya 39 orang hingga Mei 2013.
Natalis Basik-basik, mengungkapkan, “Pekerja SIS asal Zanegi baru bertambah 17 orang hingga menjadi 39 orang tahun 2013 ini. Hanya ada 1 orang yang bekerja sejak tahun 2009, ada 11 orang yang bekerja semenjak tahun 2010, ada 8 orang bekerja semenjak tahun 2011 dan ada 2 orang yang bekerja semenjak tahun 2012”. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan ratusan tenaga kerja dari luar Zanegi dan bahkan dari luar Papua. Itupun kebanyakan jabatan tenaga kerja lokal hanya sebagai helper dan Buruh Harian Lepas (BHL) sebanyak 30 orang.
“Awal operasi SIS, kebanyakan pemuda dan laki-laki dewasa direkrut bekerja pada SIS sebagai operator penebangan, buruh harian lepas (BHL) dan sopir truk. Namun baru berlangsung tiga bulan, para pekerja asal Zanegi diberhentikan dengan alasan tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi”, kata Ernez Kaize, Kepala Kampung Zanegi.
Di Kampung Domande, perusahaan perkebunan tebu PT. Karya Bumi Papua dan PT. Cendrawasih Jaya Mandiri, sudah beraktifitas sejak tahun 2011, tetapi hingga saat ini hanya ada 6 orang pemuda Domande yang bekerja sebagai buruh lepas.
Perusahaan membuat persyaratan rekruitmen tenaga kerja berdasarkan kelengkapan administrasi, standar pendidikan dan tenaga terampil terlatih. Hal ini menyulitkan warga kampung yang kebanyakan hanya bermodalkan sedikit pengalaman dan tenaga fisik. Harapan untuk menjadi karyawan perusahaan terganjal persyaratan. Mereka kalah dan tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya asal kota Merauke dan bahkan kebanyakan dari luar Papua.
Juga upah yang diterima sebagai BHL terbilang masih rendah dan tindak layak. Yunus, pemuda asal Kampung Domande mengungkapkan upah kerja di perusahaan Rajawali sebesar Rp. 1 juta per bulan dan tambahan uang lembur dalam bentuk bahan makanan senilai Rp. 25.000. Upah ini jika dibanding dengan biaya hidup layak setempat masih sangat tidak mencukupi, yang rata-rata mencapai Rp. 100.000 per hari.
Pemerintah dan perusahaan tidak pernah melakukan upaya pelatihan peningkatan kemampuan dan pengetahuan penduduk lokal yang berusia produktif untuk siap bekerja.
“Seharusnya pemerintah dan perusahaan mempersiapkan terlebih dahulu masyarakat sebelum melakukan investasi di wilayah ini, sehingga kemampuan mereka setara dengan tenaga kerja lainnya dari luar kampung dan mendapat upah yang layak,” kata Ernez Kaize. (Ank, Sept 2013)
Sumber: http://pusaka.or.id/perusahaan-belum-penuhi-janji-rekruitmen-tenaga-kerja-lokal/