Belakangan ini beberapa media memberitakan tentang kepala BKPM, Franky Sibarani, yang sudah menegaskan komitmennya untuk mendorong realisasi investasi yang mangkrak di Papua. Dia cerita tentang beberapa rencana investasi terkendala di sektor perkebunan, semen, perikanan dan petrokimia, termasuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Salah satu artikel, dari Metro TV news, dapat dibaca di bawah ini.
Bahasa dan ideologi yang dipakai Franky Sibarani sangat mengingatkan MP3EI, rencana pembangunan Indonesia zaman SBY yang sempat menimbulkan banyak kontroversi. Masterplan Percepatan dan Perluasan Perkembangan Ekonomi Indonesia itu dapat sering dituduh mengutamakan kepentingan investor diatas kepentingan rakyat di lokasi proyek pembangunan. Dalam semangat MP3EI, Franky Sibarani pakai istilah debottlenecking dengan maksud mengatasi hambatan investasi (bottleneck berarti leher botol). Salah satu contoh bottleneck menurut Franky Sibarani adalah tanah ulayat yang masih sulit diakses oleh perusahaan investor.
Sebenarnya kalau MIFEE dan proyek-proyek lain tidak berjalan selancar harapan para birokrat di Jakarta, salah satu alasan penting adalah penolakan dari masyarakat adat setempat yang sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan rencana untuk memanfaatkan tanah yang jelas adalah milik mereka (hal yang sudah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan 35 tahun 2012). Masyarakat adat lebih diperlakukan seperti sebuah gangguan yang menghambat pembangunan pola industri. Apalagi, adanya banyak proyek yang gagal di Tanah Papua seharusnya cukup membuktikan bahwa pendekatan yang selalu memandang masyarakat adat Papua sebagai bottleneck tidak akan bermanfaat untuk siapapun, termasuk investor.
Apakah Jokowi akan lanjutkan MP3EI?
Kita tahu suara pemerintahan Indonesia tidak hanya satu, sehingga wajar kita tanya apakah hanya BKPM yang masih terjebak dalam pola pikir MP3EI atau kalau ini juga merupakan sikap badan pemerintahan Jokowi yang lainnya? Selama kampanye pilpres ada harapan untuk perubahan, karena banyak relawan Jokowi berasal dari gerakan sosial yang berjuang untuk menolak MP3EI, padahal MP3EI terlihat sebagai gagasan Hatta Rajasa, cawapres yang dikalahkan Jokowi-JK.
Bulan September lalu, menurut berita di Kompas, ketika Jokowi ditanya kalau dia akan melanjutkan MP3EI dia menjawab “Orientasinya jelas berbeda. Orientasi kita kan ke pertanian, kedaulatan pangan, dan seluruh infrastruktur. Itu sudah prioritas kami”. Akhir bulan Oktober, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dia akan mengaji ulang MP3EI namun kebijakan ekonomi yang baik akan dilanjutkan. “Kebijakan yang baik tentu akan diteruskan karena tidak boleh terjadi interrupted policy”, ujar dia. Nanti bulan Desember CNN Indonesia mewartakan bahwa nama MP3EI akan diganti namun programnya berjalan terus: “Dari sisi semangat, tentu diteruskan. Pembangunan yang bagus-bagus akan kita lanjutkan. Memang, kata-kata MP3EI tidak sering muncul lagi, itu kan politislah. Tapi semangat membangunnya sama,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memaparkan strategi pemerintah Jokowi untuk periode 2015-2019. Sepanjang tiga jilid dokumennya nama MP3EI tidak muncul sama sekali. Beda dengan MP3EI juga yang hanya fokus pada pembangunan dari atas dimotori investor-investor besar, RPJMN yang baru ini memang mengandung banyak kebijakan yang nampaknya pro-rakyat. Namun, semua proyek raksasa yang destruktif juga ada di dalamnya.
Khusus di Papua, kebanyakan proyek yang menimbulkan kontroversi masuk RPJMN, termasuk MIFEE. Megaproyek ini yang sering ditolak masyarakat adat setempat dan dikritik oleh sejumlah gerakan sosial di Papua, gerakan kedaulatan pangan seIndonesia sampai Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, akan diteruskan tanpa ada sebut syarat atau ketentuan baru yang membahas persoalan yang sudah muncul selama ini. Bahkan akan ada kebijakan baru untuk menetapkan Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Selain di Merauke KEK lainnya akan didirikan di Arar, pelabuhan baru dekat kota Sorong. Seluruh Kabupaten Bintuni akan ditetapkan sebagai Kawasan Industri, dan industri petrokimia dan pupuk akan masuk strategi perkembangan. Perkembangan industri kelapa sawit akan didorong di berbagai daerah dan perternakan sapi ‘pola ranch’ direncanakan di Bomberay (Kab Fakfak), Kebar (Kab. Manokwari) dan Salawati (Kab. Sorong). Rencana untuk membangun dua PLTA yang akan membendungkan Sungai Mamberamo dan Sungai Urumuka juga disebutkan.
Kalau masyarakat tetap dipandang sebagai hambatan kemajuan saja, hampir pastilah proyek-proyek pembangunan raksasa seperti ini akan berakhir kacau dan menjadi bahan bakar untuk beragam konflik yang berkobar terus di Tanah Papua.
(RPJMN 2015-2019 dapat diunduh di http://musrenbangnas.bappenas.go.id/ )
BKPM Genjot Realisasi Investasi di Papua
Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara khusus akan mendorong realisasi dari investasi di wilayah papua. Hal tersebut disebabkan tidak signifikannya sebaran realisasi investasi di Papua sejak 2010-2013.
“BKPM selain dari tugas pokoknya yang disampaikan oleh presiden juga berinsiatif untuk mendorong peningkatan investasi di Papua secara khusus. Kita sudah menginventarisir investasi yang ada di Papua dan cukup banyak datanya tetapi kita lebih concern kepada sembilan perusahaan yang sedang kita fasilitasi yang sedang terkendala dengan nilai Rp13,87 triliun dengan sektor perkebunan, perikanan, semen, petrokimia dan industri,” ujar Kepala BKPM, Franky Sibarani, di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Franky menjelaskan, kendalanya cukup beragam seperti industri semen yang sedang terkendala sebenarnya sudah jadi pabriknya namun tidak bisa beroperasi disebabkan persoalan konflik internal di masyarakat suku pemilik tanah adat yang ingin menjual tanah tersebut.
Selain itu, juga terdapat enam perusahaan sektor maritim yang di antaranya terkendala dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemberlakuan moratorium perizinan kapal. Lalu, ada beberapa investor yang sudah dalam kondisi frustasi seperti yang dialami oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merasa selama dua tahun lebih tidak terfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan di lapangan disebabkan berubahnya orientasi dari pemerintah.
Meski demikian, Franky mengatakan sudah berkomunikasi dengan para investor dan akan tetap mendorong investor tersebut merealisasikan investasinya.
“Kita utamanya berkoordinasi dengan Bappenas dan saat ini masih dalam tahap konsolidasi mengenai the bottlenecking, serta beberapa minat investasi, serta terkait dengan program-program lama seperti MIFEE yang memang saat ini sudah tidak ada payung hukumnya namun akan tetap didukung realisasi investasinya. Konsolidasi tersebut ditargetkan akan selesai selama semester I ini dan begitu selesai baru akan terlihat gambaran yang jelas,” ungkap Franky.
Alasan utama BKPM berkoordinasi dengan Bappenas adalah agar semua upaya dan rencana yang memang sudah dibuat dan direncanakan dapat sejalan dan terhubung dengan rencana investasi dari para investor.
Franky menjelaskan, pihaknya memastikan akan membantu dan mendorong para pengusaha yang memang sudah memiliki rencana namun selama ini tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan. “Kita akan dukung sepanjang mereka serius dan dapat merealisasikan rencana investasinya,” tambah dia.
Salah satu faktor utama yang dikeluhkan oleh para investor adalah abstainnya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung dari investasi di daerah Papua. Selain itu juga terdapat persoalan pengadaan lahan yang masih sangat terkendala dengan posisi status tanah yang masih merupakan tanah adat.
Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/30/352023/bkpm-genjot-realisasi-investasi-di-papua