Setelah aksi penolakan di kantor PT Mayora di Merauke minggu lalu, FORMASI SSUMAWOMA sempat bertemu dengan Bupati Romanus Mbaraka untuk membicarakan sikap masyarakat Malind Woyu Maklew untuk menolak PT. Mayora dan PT. Astra di wilayah adat mereka. Hasil pertemuan itu disampaikan dalam pernyataan pendek FORMASI SSUMAWOMA. Wartawan tabloidjubi.com Ans.K juga hadir di pertemuan dan menulis tiga artikel dengan pernyataan sikap Bupati dan beberapa peserta acara lain.
Info FORMASI SSUMAWOMA:
Setelah pertemuan bersama Intelektual Malind Woyu Maklew SSUMAWOMA Muli Anim, Intelektual Menggelar rapat bersama Bupati Merauke Romanus Mbaraka MT. Selama 2 Jam. Rapat Menghasilkan keputusan Surat bagi para Intelektual memutuskan bersama bupati sepakat untuk keluarkan SURAT PEMBERHENTIAN AKTIVITAS PT. MAYORA DAN PT. ASTRA yang bergerak di bidang Pangan/gula yang akan berpusat di distrik Tubang, Okaba, Ngguti dan Ilwayab. Dalam pertemuan pembicaraan berjalan hangat, dan berimbang, karna banyak Intelektual mengeluarkan saran dan usul untuk tetap perusahaan tidak boleh beraktivitas di ke 4 distrik tersebut. Bupati juga banyak memberikan penjelasan yang cukup menarik mengenai hadirnya perusahaan ini dalam Group besar yaitu : MIFEE GROUP. Di dalamnya mereka (PT) yang mendapatkan surat rekomendasi dan ijin usaha yang di perbaharui oleh pemerintah. Penjelasan untung dan rugi juga di bicarakan dalam pembahasan ini oleh bipati. Namun Intelektuan tetap bersuara untuk tetap menolak kehadiran perusahaan. Simn P. Balagaize. Salam Transformasi.
– – – – – – –
PT MAYORA DAN PT ASTRA DIULTIMATUM TIDAK BERAKTIVITAS
http://tabloidjubi.com/2013/08/20/pt-mayora-dan-pt-astra-diultimatum-tidak-beraktivitas/
Merauke, 20/8 (Jubi) – Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua stengah jam di Kantor Bappeda, Senin (19/8), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka memberikan ultimatum kepada PT Mayora maupun PT Astra agar tidak boleh melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas di lapangan, sebelum pembicaraan lebih lanjut.
“Saya akan keluarkan surat agar tidak boleh ada aktivitas terlebih dahulu bagi kedua perusahan tersebut. Karena masih ada pertemuan lanjutan lagi antara pemilik hak ulayat dari setiap kampung bersama semua komponen terkait lain yang akan dilangsungkan di Salor. Jadi, perwakilan dari setiap distrik yang hadir sudah mendengar. Informasi ini harap diteruskan ke kampung-kampung,” harap Bupati.
Sementara Tokoh Intelektual Marind, Leonardus Moyuen mengatakan, karena ada permasalahan, sehingga pertemuan bersama Bupati Merauke dilangsungkan. “Kami berterimakasih kepada Bapak Bupati Merauke yang meluangkan waktu sekaligus bisa berdialog secara langsung bersama masyarakat dari tiga distrik,” ujarnya.
Masyarakat di kampung-kampung di tiga distrik tersebut, kata Moyuen, melakukan penolakan dengan keras terhadap kehadiran kedua investor. Karena mereka masuk dengan cara tidak santun. Jika ada yang masuk, silakan duduk dan bicara secara santun menggunakan adat orang Marind. Tidak harus secara diam-diam masuk dan berbicara dengan masyarakat tertentu.
“Terus terang, dengan kehadiran mereka di kampung-kampung, membuat hubungan antara masyarakat sendiri menjadi renggang. Jika tidak segera disikapi oleh pemerintah, maka akan menimbulkan permasalahan serius dikemudian hari,” tandasnya. (Jubi/Ans)
JANGAN ADA MASYARAKAT JADI JUDAS
http://tabloidjubi.com/2013/08/20/jangan-ada-masyarakat-jadi-judas/
Merauke, 20/8 (Jubi) – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, terdapat kurang lebih 49 izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan diberikan kepada investor. Dalam perjalanan, terdapat investor yang sungguh-sungguh investasi, ada yang cuma wacana dan ada yang dijadikan garansi di bank.
Hal itu disampaikan Bupati ketika memberikan arahan dalam pertemuan bersama tokoh agama, tokoh adat serta kaum intelektual Marind yang berlangsung di ruangan rapat Bappeda, Senin (19/8). Bupati mengatakan, hakekat dari investasi adalah untuk membangun. Tetapi kebijakan untuk menghargai orang pribumi tetap ada.
“Saya masih sedang mencari bentuk apakah izin lokasi harus keluar ketika ada kesepakatan dengan rakyat terlebih dahulu atau izin lokasi keluar mendahului kesepakatan rakyat. Yang terjadi selama ini adalah izin lokasi keluar sebelum adanya kesepakatan yang dibangun antara pihak investor bersama masyarakat. Warga juga harus memahami dengan baik bahwa izin lokasi yang dikeluarkan, bukan berarti finishing untuk suatu investasi di lapangan dilaksanakan,” tandasnya.
Setelah izin lokasi keluar, lanjut Bupati Merauke, investor melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, intinya tergantung dari masyarakat itu sendiri, apakah menerima atau tidak. Jika diterima oleh masyarakat sebagai pemilik hak ulayat sebenarnya, akan dilanjutkan dengan urusan amdal, pemetaan wilayah, pelepasan lahan serta beberapa administrasi lain.
Katad dia, pada prinsipnya, pemerintah mengikuti apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Namun, justru yang sedang diantisipasi sekarang adalah agar tidak ada yang saling menjual izin lokasi. “Ini yang harus dijaga dengan serius. Silakan masyarakat menyampaikan jika tidak menerima kehadiran investor, sehingga di fasilitasi,” pintanya.
Bupati Mbaraka menambahkan, tetapi harus berhati-hati. Jangan sampai diantara masyarakat, ada yang menjadi Judas. Dimana, ada yang mau dan ada yang menerima. Hal tersebut harus diantisipasi dengan baik agar tidak terjadi konflik horisontal. “Sekali lagi saya tegaskan bahwa jika masyarakat menolak kehadiran investor, tetap akan didukung oleh pemerintah,” katanya. (Jubi/Ans)
INVESTASI JANGAN BUNUH ORANG PAPUA YANG SUDAH MINORITAS
http://tabloidjubi.com/2013/08/20/investasi-jangan-bunuh-orang-papua-yang-sudah-minoritas/
Merauke, 20/8 (Jubi) – Berlangsung di ruangan pertemuan Kantor Bappeda, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melakukan pertemuan dengan tokoh adat, dan kaum intelektual muda dari kampung-kampung di Distrik Okaba, Ngguti dan Tubang terkait penolakan terhadap kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh PT Mayora dan PT Astra guna pengembangan tanaman tebu.
Pertemuan dimaksud bertujuan agar dapat dicarikan jalan keluar penyelesaian.
Pantauan tabloidjubi.com, Senin (19/8), pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua stengah jam. Beberapa utusan diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang dialami serta dirasakan masyarakat di kampung-kampung sekaligus mencari jalan keluar penyelesaian masalah yang lebih baik lagi.
Salah seorang Tokoh Agama Katolik di Kabupaten Merauke, Pastor Pius Manu dalam kesempatan tersebut menegaskan, dirinya pernah membaca tulisan di majalah tentang investasi di daerah ini dan sepertinya telah menjadi suatu program negara. “Saya ingin menggugat kembali bahwa apakah semua kesepakatan yang akan kita buat secara adat dan nantinya diteruskan ke pemerintah pusat, secara otomatis diterima,” tanya Pastor Pius.
Lanjut dia, perlu ada alternatif lain yang dibuat berupa perumusan-perumusan secara ilmiah. Sehingga menjadi alasan yang nantinya dilampirkan secara bersama dengan keputusan adat dari masyarakat di beberapa distrik tersebut. “Kita harus bicara blak-blakan bahwa orang di Jakarta tidak memahami tentang adat kita disini,” tegasnya.
Orang di Jakarta, kata dia, melihat dari Sabang hingga Merauke adalah tanah negara. “Saya kira dengan berbagai alasan ilmiah lain yang disampaikan, tentunya akan dipahami oleh pusat. Disamping penolakan secara adat, tetap dilampirkan sebagaimana biasa. Ya, tinggal saja, kita diskusikan sekaligus mencari jalan keluar terbaik,” pintanya.
Pastor Pius menegaskan, semua orang harus berpikir juga tentang alasan keselamatan manusia. Jangan Indonesia lebih mencintai Tanah Papua daripada manusianya. Jutaan orang didatangkan dari luarPapua untuk bekerja di perusahaan, maka sama saja membunuh orang Papua yang sudah minoritas ini. Harus diingat bahwa orang Papua adalah bagian dari warga negara RI yang tak terpisahkan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Tokoh Pemuda Marind, Paulus Samkakai. Menurut Paulus, masyarakat sudah menyatakan suatu komitmen tegas untuk tidak boleh ada kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh PT Mayora maupun PT Astra. Karena dengan kehadiran investor di kampung-kampung, sudah bakal membawa banyak permasalahan. (Jubi/Ans)