Belakangan ini ada beberapa tanda bahwa industri kelapa sawit di Indonesia yang selama ini sangat bencana untuk manusia dan lingkungan, termasuk di Papua, mulai mengalami perubahan yang diharapkan positif. Beberapa perusahaan besar seperti Wilmar, Musim Mas dan Sinar Mas sudah membatalkan rencana untuk membuka perkebunan di Papua setelah keluarkan kebijakan ‘nol deforestasi, nol gambut dan nol eksplotasi’ ((dalam kasus Wilmar, rencana perkebunan yang dibatalkan adalah tebu bukan sawit)). Pemerintah Indonesia sepertinya juga sudah mau menertibkan industri liar ini. Ada kabar bahwa sebuah inpres moratorium izin perkebunan baru sedang disiapkan dan Menteri Lingkungan dan Kehutatan Siti Nurbaya sudah menyatakan salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk selamatkan hutan Papua.

Namun masih ada banyak perusahaan yang berambisi untuk memperluas areal yang ditanami kelapa sawit, dan banyak diantaranya cari lahan di Papua karena masih ada hutan yang luas. Perkebunan di garis batas ini sering lebih besar daripada perkebunan di pulau-pulau lain, dan tentunya hal ini mengakibatkan perusakan lingkungan besar dan perubahan sosial yang drastis yang sering menghancurkan kehidupan masyarakat adat sekitar.

Informasi yang akurat tentang perkembangan industri kelapa sawit di Papua sangat penting untuk menilai apakah kebijakan baru pemerintah dan perusahaan tersebut akan benar-benar punya dampak positif bagi hutan dan manusia Papua atau hanya memberikan citra lebih baik kepada perampasan yang sama saja. Tentu saja, memperoleh data yang lengkap dari pedalaman Papua masih menjadi tantangan besar. Seri artikel ini adalah sebuah kontribusi yang akan memprofilkan beberapa pemain baru di industri perkebuan Papua, khususnya perusahaan yang baru mulai membuka kawasan hutan untuk perkebunan atau di tahap lanjut dalam proses perizinan. Artikel yang pertama akan membahas salah satu projek yang sangat mengkhwatirkan di Selatan Papua, Pacific Inter-link.

…

Jauh ke pedalamam Papua Selatan, diantara Sungai Digoel dan Sungai Mappi adalah areal hutan seluas 2.800 km segi (separuh luasnya Bali, atau tiga kali Singapura) yang sudah di bawah izin untuk perkebunan kelapa sawit. Deforestasi sudah mulai tahun lalu. Tindakan yang sangat mekejutkan yang dilambil oleh politisi lokal (kemudian didukung oleh kementerian kehutanan), seluruh hutan ini diberikan kepada satu kelompok perusahaan saja (Menara Group), dibagikan dalam tujuh anak perusahaannya dengan konsesi yang saling berdampingan.

Sekarang setidaknya enam dari tujuh anak perusahaan sudah dijual kepada dua kelompok perusahaan Malaysia: Pacific Inter-link sudah ambil empat (PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia dan PT Energi Samudera Kencana), dan Tadmax Sdn Bhd membeli dua lainnya (PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri). Entah kalau konsesi yang sisa, PT Usaha Nabati Terpadu, masih dimiliki Menara Group atau dijual kepada perusahaan lain.

Pertengahan tahun 2015, Pacific Inter-link mulai membuka hutan di wilayah salah satu anak perusahaannya, PT Megakarya Jaya Raya. Dari analisis gambar satelit, sampai April 2016 2.840 hektar hutan sudah ditebang. Lebih parah lagi, sekitar sepertiga areal tersebut adalah lahan gambut yang dalam, dan konsesi PT MJR terletak dalam sebuah lanskap hutan utuh. Seperti ketiga konsesi Pacific Inter-link lainnya, hampir seluruh konsesi PT MJR diklasifikasikan sebagai hutan primer di peta tutupan hutan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Read More »